WAKIL Presiden Ma’ruf Amin memerintahkan agar aparat berwenang menindaklanjuti indikasi penyimpangan dari laporan kekayaan ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Aparat berwenang harus mengusut tuntas apabila ditemukan sesuatu yang mencurigakan.

“Terutama dari internal Kementerian Keuangan sendiri yaitu Inspektorat Jenderal. Harus segera diusut tuntas,” kata Ma’ruf dalam keterangan persnya usai melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Jumat (10/3).

Menurut Ma’ruf, setiap ASN di lingkungan Kemenkeu untuk segera melaporkan harta kekayaannya sesuai aturan yang ada. Tentunya, tambah Ma’ruf, aparat berwenang juga perlu segera meneliti laporan kekayaan yang diduga mencurigakan.

Baca juga : Wapres Saksikan Penadatanganan KNEKS dan Univeristas Kyoto Bangun Pusat Studi Islam

“Hal ini juga tentunya berlaku dengan kementerian lainnya,” tegasnya.

Sayangnya, ungkap Ma’ruf, masih ada ASN yang belum melaporkan harta dengan kekayaannya dengan jujur.

Baca juga : Kementerian ATR/BPN Tindak Pejabat Bergaya Hidup Hedonisme

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu yang terjadi sejak 2009. Sayangnya hingga saat ini belum ada kemajuan atas laporan yang bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut.

"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mempertanyakan cara perhitungan transaksi janggal Rp 300 triliun di kementeriannya tersebut. Menkeu mengaku belum melihatnya karena di dalam surat PPATK juga tidak tertera angka transaksi. (Z-8)