Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi atau monev) terhadap kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Seluruh kinerja (Pemkab) Jember pada 2022 dievaluasi. Kita masih jauh, masih harus melakukan kerja keras. Koreksinya cukup banyak. Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus bekerja sama, kerja tim yang kuat dan memahami tugas pokok dan fungsi mereka,” kata Hendy, usai acara monitoring dan evaluasi di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (9/11/2022).

Hendy meminta arahan dan saran dari KPK diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh OPD. “Kita berkomitmen bersama bukan lagi memakai cara kerja top down, tapi bottom up. Dari bawah sudah punya ide kreatif dan melaksanakan tugas pokok fungsi,” kata Hendy.

Birokrasi dengan hanya mengikuti tugas pokok dan fungsi sudah bisa berjalan sendiri. “Tapi jika tidak ada ide kreatif, bagaimana menyelesaikan persoalan dari hulunya. Menyelesaikan di hilirnya iya, tapi yang paling penting terfokus ada di hulu, sehingga di hilir bisa mengurangi (persoalan),” kata Hendy.

Ada sejumlah hal menjadi fokus pemerintahan Jember. Salah satunya masalah stunting atau kurang gizi. “Dari 14 persen, stunting turun tujuh persen. Meski turun banyak, masih ada stunting. Fokus kita ekonomi. Kalau ekonomi bagus, kita bisa menekan angka stunting,” kata Hendy.

“Kedua, masalah aset. Bagaimana pada 2023 besok, aset yang mencapai seribu lebih sudah tersertifikasi, dan pada tahun 2024 bisa kita kerjasamakan pemanfaatannya,” kata Hendy.

KPK memberikan tiga catatan penting terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, yakni masalah pengelolaan aset, motivasi aparatur sipil negara, dan kinerja Inspektorat.

“Kami melakukan monitoring evaluasi berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember. Ada delapan area yang kami lakukan evaluasi, di mana di area-area tersebut Pak Bupati Jember sudah berupaya melakukan berbagai macam perbaikan,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigadir Jenderal Polisi Bahtiar Ujang Purnama, usai acara. [wir/ted]