Jakarta, Gatra.com – Peristiwa pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Phillip Mehrtens oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) atau TPNPB-OPM sudah berlangsung sebulan lebih. Namun, pemerintah belum menemui titik terang dalam penyelesaian kasus tersebut. Alih-alih sandera dibebaskan dan TPNB-OPM mendapatkan hukuman, kasus tersebut bak hilang ditelan bumi tanpa kemajuan.

Analogi itu disampaikan oleh pengamat militer dan pertahanan Wibisono dalam pandangannya ke media baru-baru ini. Wibisono mengatakan penanganan terhadap penyanderaan pilot Susi Air sangat lambat dan memalukan. Dengan progress tersebut, posisi Indonesia terpojokkan di mata dunia internasional terkait kondisi keamanan di Papua.

Menurutnya, pemerintah dan aparat keamanan seharusnya bergerak cepat membebaskan sandera. Kalau dengan pendekatan persuasif tidak digubris penyelamatan dapat dilakukan dengan operasi militer. Ia menyayangkan penanganan kasus terkesan “menggantung” di mana pemerintah terkesan “wait and see” dengan kelompok pemberontak di Papua.

“Saya geregetan aja, kenapa lama sekali upaya pembebasan sandera ini, kalau TNI bergerak dan lakukan operasi militer di sana pasti bisa cepat diselesaikan. Sudah sangat jelas KKB itu kelompok separatis yang harus diberantas,” ujar Wibisono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/3).

Wibisono menyebut, peristiwa penyanderaan tersebut berdampak kemunduran bagi daerah Papua. Selain meningkatkan kecemasan masyarakat, penyanderaan juga berdampak pada menurunnya lalulintas moda transportasi udara di Bumi Cenderawasih. “Penyanderaan itu merupakan suatu kemunduran bagi daerah Papua. Karena penyanderaan itu dapat menyebabkan transportasi udara di Papua terhambat. Para pilot penerbangan maskapai perintis itu merupakan pahlawan bagi rakyat Papua,” katanya.

Ia berharap, dalam waktu dekat pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Penyelesaian kasus yang cepat akan menaikkan pamor Indonesia di mata internasional. “Penerbangan perintis memiliki andil besar untuk membuka isolasi dan membawa perubahan di wilayah pegunungan, termasuk memudahkan petugas gereja. Karena itu, dirinya mengajak peran serta tokoh adat dan agama untuk dapat mengakhiri kasus penyanderaan pilot Susi Air,” ucap Wibi.

Di kesempatan terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mempertanyakan hasil kerja TNI-Polri dalam operasi pembebasan Pilot Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY, Kapten Philips Max Mehrtens. DPR, menurutnya ingin TNI di bawah komando Panglima TNI Laksamana Yudo Margono segera bergerak menggempur titik persembunyian kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

“Mengapa belum mendapatkan hasil yang diharapkan?” kata Dave kepada wartawan pada 1 Maret 2023. Politikus Golkar itu memastikan, kelompok teroris tersebut tidak akan berani melakukan tindakan yang mengancam keselamatan Philips dan berpotensi menimbulkan insiden internasional.

Menurutnya, Kelompok TPNPB-OPM hanya berani “menikam” sesama anak bangsa. “Saya yakin mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang menyebabkan insiden internasional, berbeda dengan kekejaman terhadap sesama anak bangsa,” ucap Dave.

Karena itu, ia meminta agar pemerintah mengabaikan negosiasi yang menguntungkan kelompok tersebut. Salah satunya permintaan barter antara pilot Susi Air dengan amunisi dan senjata api.

“Tentu tidak ada kompromi soal hal tersebut, apalagi menukar dengan senjata yang akan digunakan untuk membunuh bangsa kita. Mereka harus segera menyerahkan sandera tersebut sehat walafiat,” tegasnya.

Dave berharap pemerintah tidak perlu menanggapi permintaan TPNPB-OPM tersebut. “Pemerintah fokus untuk segera melepaskan sandera dengan melakukan operasi penyelamatan pilot Philip Mehrtens,” pungkasnya.

20