Sebagai bentuk upaya mengurangi dampak risiko bencana tanah longsor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang akan merelokasi kurang lebih 100 kepala keluarga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Hal itu dikatakan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Natuna Wan Siswandi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang juga menjadi Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor Natuna.

“Akan memindahkan 100 kepala keluarga di tempat yang baru,” jelas Suharyanto.

Menurut Kepala BNPB, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyiapkan lahan yang akan menjadi lokasi relokasi. Tentunya, pihak BNPB akan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga seperti PUPR terkait pembangunannya.

"Tanahnya sudah ada. Kami sedang proses koordinasi nanti dengan Kementerian PUPR,” terang Suharyanto.

Lebih lanjut, Kepala BNPB juga memastikan bahwa proses pembangunan rumah relokasi warga terdampak tanah longsor Natuna akan dikerjakan sepenuhnya oleh Kementerian PUPR dengan pembiayaan dari BNPB. Program relokasi ini akan dilakukan setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Biasanya kalau terjadi bencana di tempat lain, untuk relokasi yang membangun rumah ini dilakukan PUPR tentu saja bekerja sama dengan BNPB terkait penganggaran,” kata Suharyanto.

Guna mempercepat proses relokasi tersebut, Kepala BNPB meminta kepada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk melakukan pendataan. Sehingga apabila telah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, proses pembangunan dapat segera dimulai.