Presiden PKS saat berbicara pada media (foto: Harminanto)

Krjogja.com - YOGYA - Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa calon presiden yang telah resmi diusung, Anies Baswedan bukanlah sumber penyebab polarisasi yang berujung perpecahan dalam masyarakat. Hal tersebut menurut Syaikhu tercermin dalam kepemimpinan Anies di DKI Jakarta kemarin.

"(Anies sumber polarisasi) tidak benar, terbukti dari kepemimpinan di DKI, semua terayomi. Ini yang juga kami yakini dan pastikan nantinya. Ini tercermin dari kepemimpinan beliau bahwa polarisasi tidak ada. Ini hanya tudingan pada Pak Anies," ungkapnya pada wartawan usai memberikan sekolah partai di DPW PKS DIY, Minggu (5/3/2023).

PKS saat ini masih terus fokus mendongkrak elektabilitas Anies dengan turun ke masyarakat. Syaikhu menyatakan dukungan pada Anies terus tumbuh setelah PKS resmi mendeklarasikan dukungan, bahkan hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

"Tentu ada dampak setelah deklarasi, banyak masyarakat yang bersama ingin memenangkan Pak Anies. Kemarin kami ke Cilacap dan Purwokerto banyak membuat relawan untuk pemenangan Pak Anies," sambungnya.

Sementara terkait siapa nama yang akan menjadi pendamping Anies dalam pemilu mendatang, Syaikhu mengungkap saat ini baik PKS, Demokrat maupun Nasdem masih terus melakukan pendalaman. Di PKS menurut dia, ada beberapa nama yang muncul seperti Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, Iwan Prayitno hingga dirinya sendiri.

"PKS, Demokrat dan Nasdem masih mendalami, kami tal mau asal-asalan, survei siapa yang dicalonkan partai dan nantinya akan diketahui siapa yang layak. Masing-masing partai dan Pak Anies menyampaikan nama, ada empat nama dan akan didalami nantinya. Kita juga akan melakukan survei dan dari hasilnya harapannya lebih sreg sebagai calon wakil presiden. Kalau PKS ada beberapa nama Aher, Hidayat Nur Wahid, Irwan Prayitno, Sohibul Iman dan saya. Tinggal pilih saja," pungkas dia.

Di DIY sendiri PKS menargetkan secara umum bisa mendulang 15 persen suara dalam pemilu 2024 nanti. DIY pun dijadikan salah satu lumbung suara nasional akan menjadi pensubsidi daerah-daerah lain yang kurang dari 15 persen. (Fxh)