Lebih lanjut terkait mafia tanah, Hadi menegaskan, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran untuk memberitahukan seluruh jajaran aparat sipil negara (ASN) di Kementerian ATR/BPN untuk tidak menerima gratifikasi.

“Karena pelarangan gratifikasi merupakan bagian dari solusi kita mengurangi adanya mafia-mafia tanah di tubuh BPN sendiri. Jadi saya sampaikan, apabila ada yang main-main dengan gratifikasi atau ngobrol dengan mafia tanah, saya tidak segan-segan untuk memecatnya,” katanya menegaskan.

Ia juga mengaku telah memecat beberapa anggota ATR/BPN yang tertangkap dalam keterlibatannya di mafia tanah.

“Mafia tanah itu ya oknum BPN, notaris, PPAT, camat, maupun kepala desa, ini terus kita lakukan pembersihan di tubuh ATR/BPN itu sendiri,” ucap dia.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN saat ini sudah memiliki 4 layanan elektronik yang mampu mengurangi 40% antrean di kantor-kantor pertanahan. Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan sertifikat elektronik terhadap BMN pada April 2023 dan launching layanan elektronik Peralihan Hak (Jual Beli) pada September 2023.

Saat ini ATR/BPN telah meluncurkan tujuh layanan prioritas yang terdiri dari pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), hak tanggungan elektronik, roya manual dan roya elektronik, peralihan, pendaftaran SK, serta perubahan hak guna bangunan atau hak pengelolaan (HGB/HPL) menjadi hak milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor.