"Depo BBM adalah instalasi strategis dan berbahaya yang mesti dibangun dengan memperhatikan asas kehati-hatian. Jika lokasinya sudah terlalu dekat dengan permukiman, pilihan pindah memang langkah yang mesti dilakukan," katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pilihan kebijakan ini tentu tidak mudah, namun kebijakan harus diambil. Tragedi kebakaran depo BBM yang merenggut korban jiwa dan harta benda ini perlu solusi menyeluruh dan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak berulang.

"Lokasi depo memang sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk atau di wilayah khusus yang jauh dari jangkauan masyarakat luas," harapnya.

Menurut dia, kebijakan itu tidak perlu ada keraguan sebab keselamatan rakyat adalah yang utama.

Langkah tegas dan berani oleh Menteri BUMN dan Pertamina perlu diapresiasi. Memindahkan Depo memang perlu biaya yang tidak murah, namun keselamatan rakyat tentu tidak dapat dinilai dengan uang.

"Adanya zona pembatas (buffer zone) hanyalah solusi sementara sebagai proses transisi relokasi depo," ujarnya.

Dia mengatakan relokasi depo BBM justru akan membuat ongkos operasional akan semakin murah dalam jangka panjang. Jika relokasi itu tidak jauh dari pelabuhan maka biaya pengaliran dan perawatan pipa dapat dipangkas, artinya beban keuangan negara juga dapat dioptimalisasi.

"Tidak perlu ragu segera ambil dan eksekusi kebijakan. DPP KNPI mendukung segala bentuk langkah yang mengedepankan keselamatan rakyat," katanya menegaskan.

Sebelumnya, pada Senin (6/3), Erick Thohir mengungkapkan Pertamina siap memindahkan TBBM Plumpang di Koja, Jakarta Utara, ke tanah milik Pelindo.

"Kami sudah rapat bahwa TBBM (Plumpang) akan kita pindahkan ke tanah milik Pelindo," ujar Erick.

Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pelindo yang lahannya akan siap dibangun pada akhir 2024.

"Pembangunannya membutuhkan waktu dua hingga 2,5 tahun, artinya masih ada waktu sekitar 3,5 tahun," kata Erick.

Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023