PIKIRAN RAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggarkan total sekira Rp94 miliar untuk pemeliharan gedung dan cleaning service pada Tahun Anggaran 2023. Dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), DPR menganggarkan biaya cleaning service Gedung Zona A sebesar Rp28.783.988.157, Gedung Zona B sebesar Rp20.646.526.579, dan Gedung Zona C sebesar Rp24.001.172.049, sehingga totalnya menjadi Rp73.431.686.785.

Selain itu, pada Tahun Anggaran 2023, DPR menganggarkan pemeliharan halaman Gedung Kantor Zona A sebesar Rp10.759.620.236 dan pemeliharaan gedung kantor zona B sebesar Rp9.874.780.779, sehingga totalnya menjadi Rp20.634.401.015.

Jika dijumlahkan, biaya yang dianggarkan DPR untuk cleaning service dan pemeliharaan gedung untuk Tahun Anggaran 2023 adalah Rp94.066.087.800.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, masih menurut keterangan di situs LPSE, DPR menganggarkan total sekira Rp58,1 miliar untuk biaya cleaning service dan sekira Rp17,9 miliar untuk pemeliharaan halaman.

Baca Juga: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Tak Ditahan Meski Sudah P21, Kejari Jaktim Beberkan Alasannya

Rinciannya, biaya cleaning service Gedung Kantor Zona A sebesar Rp22.106.758.167, Zona B sebesar Rp16.975.546.012, dan Zona C sebesar Rp19.423.953.676 dengan nilai total HPS paket Rp58.506.257.855. 

Di sisi lain, pemerliharaan halaman Gedung Kantor Zona A sebesar Rp9.069.835.469 dan zona B sebesar Rp8.831.877.969 dengan nilai total HPS paket Rp17.901.713.438 yang diambil dari sumber dana APBN Tahun Anggaran 2022. 

Walhasil, DPR menganggarkan Rp76.407.971.293 untuk pemeliharaan gedung dan cleaning service pada Tahun Anggaran 2022. 

Dengan demikian, pada tahun 2023, terjadi kenaikan anggaran pemeliharaan halaman gedung kantor dan cleaning service sebesar Rp17.658.116.507 dibandingkan tahun 2022.

Baca Juga: Satu Kampung di Natuna Tertimbun Longsor, Rumah Warga Rata dengan Tanah

Sebelumnya, pada tahun 2022, DPR pernah ramai dikritik karena menganggarkan Rp43,5 miliar untuk membeli gorden rumah dinas. Namun, tender tersebut dibatalkan pada akhirnya.

"BURT memutuskan Sekjen untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan (RJA) DPR RI," kata Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso pada 17 Mei 2022.

Menurutnya, keputusan itu didapat setelah BURT dan kesekjenan melakukan diskusi panjang.

"Pengadaan gorden untuk rumah jabatan tahun 2022 tidak dilanjutkan," sebut Wakil Ketua BURT Johan Budi.***