Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimistis Indonesia berpeluang menjadikan ASEAN sebagai lokomotif dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023, Indonesia juga dinilai mampu mendorong ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan optimisme ini memiliki landasan yang kuat. Salah satunya dari penilaian Asian Development Bank yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ASEAN pada 2023 mencapai 4,7 persen, di saat proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan Bank Dunia hanya mencapai 1,7 persen.

Pada momentum G20 tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membawa Indonesia sebagai pemimpin perdamaian dunia dalam menghadapi tantangan global 4C (Conflict, Crisis, Climate Change dan COVID-19). Tahun ini, Bamsoet berharap Indonesia dapat mengulang kesuksesan dan memperjuangkan visi 'ASEAN Matters and Epicentrum of Growth' pada ASEAN 2023. Mengingat bagi sebagian komunitas global, program kerja sama ii justru dianggap sebagai tantangan, khususnya komunitas Uni Eropa.

-

-

"Karena itu, kita harus pandai memanfaatkan kekuatan ASEAN Economic Community yang memiliki 650 juta penduduk dari 10 negara, sebuah angka yang cukup signifikan untuk diberdayakan, dalam menghadapi Komunitas Uni Eropa (EU) dengan jumlah penduduk Uni Eropa dengan 447 juta penduduk (dari 27 negara). Untuk merealisasikan komitmen tersebut, membutuhkan kesiapan dari segenap elemen. Khususnya dalam penguatan kompetensi ASEAN untuk menjawab berbagai tantangan global. Karena itu, tema yang diangkat Web Summit pada hari ini memiliki relevansi dan kontekstualisasi, yaitu dalam urgensi membangun keamanan, kepercayaan, daya saing, dan literasi teknologi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (7/3/2023).

Hal ini ia sampaikan saat memberikan Keynote Speech secara virtual pada acara Web Summit Data Secure AI 2023, diselenggarakan secara virtual oleh Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence (ABDI), di Jakarta, Selasa (7/3/23).

Merujuk pada sub tema 'Data and Cyber Security', Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan perlindungan data pribadi telah dijamin dengan lahirnya UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Adapun UU ini tidak hanya melindungi kedaulatan data pribadi masyarakat dan konsumen, melainkan juga pencurian data pribadi oleh peretas.

Di samping itu, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur soal perlindungan masyarakat dalam bertransaksi elektronik dan mendapatkan informasi. Bamsoet menilai perlindungan data menjadi isu penting di tengah kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi.

Menurut Bamsoet, pandemi COVID-19 juga telah mendorong percepatan digitalisasi dan migrasi sektor bisnis dan aktivitas sosial masyarakat, menuju era cyberspace (dunia maya) dan metaverse (realitas virtual).

"Di satu sisi, teknologi memiliki sisi manfaat, khususnya saat ini dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi, baik di Indonesia maupun ASEAN. Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan sisi mudharat dan sisi gelap yang harus diantisipasi oleh negara-negara ASEAN, seperti munculnya para pembobolan data. Kasus Bjorka adalah contoh nyata adanya risiko ancaman eksploitasi terhadap kerentanan perlindungan data," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini pun mengungkapkan urgensi meningkatkan kerja sama di sektor keamanan siber yang melatarbelakangi lahirnya ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy. Hal ini bertujuan untuk membangun kapasitas ruang siber yang aman dan terpercaya bagi pelayanan publik dan kegiatan online masyarakat di lingkungan ASEAN. Upaya ini juga sejalan dengan Keamanan dan Jaminan Informasi strategis dalam Rencana Induk TIK ASEAN 2020.

Bamsoet menyebut kolaborasi dan kerja sama tingkat nasional dan regional ASEAN menjadi isu strategis dan krusial. Pasalnya, para peretas dan pelaku kriminal siber juga berkolaborasi memanfaatkan Cyberspace, DarkWeb, hingga Metaverse melalui berbagai teknologi canggih seperti Big Data analytics, Data Science, AI, Blockchain NFT.

"Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia telah mulai membangun kolaborasi dengan segenap stakeholder Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Regional ASEAN antara lain dengan koordinasi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Lemhannas, Polri, BIN, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kominfo, serta Kementerian Koordinator bidang Polhukam, sebagai upaya memberikan perlindungan data pribadi masyarakat pada berbagai layanan publik pemerintah maupun enterprise," pungkasnya.