tirto.id - Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras dan telur ayam kepada masyarakat yang masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga bulan.

Bantuan ini diberikan sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran bantuan untuk kedua jenis komoditas tersebut masih dihitung. Pihaknya juga tengah memfinalisasikan mengenai bantuan yang didorong oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.

"Itu sedang difinalisasi jadi nanti kita ikuti aja arahannya," kata Febrio saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Febrio menuturkan bantuan beras hingga telur ayam tersebut memang diberikan untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Terlebih, kata dia, sebentar lagi akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan bantuan beras dan telur ayam akan diberikan untuk tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai.

"Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya, dikutip Senin (6/3/2023).

Airlangga menuturkan ketika memasuki periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023 polanya akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi tersebut.

“Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi," katanya.

Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023 dan ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di 2023 dan 2024.

“Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion. Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga.

Sedangkan terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga dengan pembelanjaan diharapkan bisa dilakukan secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi.