AYOBANDUNG.COM - Kasus penganiayan Mario Dandy (20) kepada David Ozora (17) berbuntut panjang.

Ayah Mario Dandy yang merupakan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo ikut terseret akibat harta kekayaannya yang tak wajar.

Akibatnya muncul seruan tak membayar pajak karena publik merasa kontribusi mereka tidak dipakai untuk membangun negara melainkan memperkaya para pegawai Ditjen Pajak.

Baca Juga: Geger Video Syur AGH dan Mario Dandy Tersebar hingga Penyidik Kepolisian Beri Bukti, Benarkah?

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi angkat bicara.

Fahrur mengatakan bahwa masyarakat tetap wajib penuhi kewajibannya sebagai warga negara, termasuk membayar pajak.

Dirinya menegaskan bahwa peristiwa yang menyeret Rafael Alun tidak bisa dicampuradukkan dengan kewajiban rakyat.

"Semua warga negara wajib patuh aturan Pemerintah. Bedakan mana kesalahan petugas dan kewajiban masyarakat," tegas Fahrur, Jumat 3 Maret 2023 seperti yang dikutip dari Suara.com.

Baca Juga: Dibuka Lowongan Kerja BUMN PT KAI 2023, Simak Fasilitas yang Akan Diberikan dan Tahapan Rekrutmen

Lebih lanjut Fahrur mengatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuka penuh transparansi pengelolaan pajak.

Pemerintah juga diminta untuk menindak tegas oknum pejabat Ditjen Pajak yang melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, pemerintah, menurut Fahrur, pemerintah harus mengawasi perilaku hedonisme para pejabat khususnya Ditjen Pajak.

Harapannya agar kepercayaan publik kembali dan masyarakat tetap membayar pajak.

Baca Juga: Sipencatar 2023 Akan Segera Dibuka, Inilah Daftar 22 Sekolah Kedinasan di Bawah Kementerian Perhubungan

Dirinya menyarankan pemerintah untuk bekerja sama dengan para tokoh masyarakat.

Sehingga nantinya imbauan tetap membayar pajak akan terlaksana akan lebih mudah dijalankan.***