Di balik terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, banyak yang menuduh bahwa eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya andil kesalahan karena memberikan IMB untuk warga Tanah Merah yang terdampak langsung akibat kebakaran tersebut.

Anies dituding telah membiarkan warga menempati daerah rawan.

Terkait hal itu, eks TGUPP DKI Jakarta, Tatak Ujiyati menjelaskan lahan itu telah dimenangkan warga di pengadilan pada 1990-an.

"Depo Plumpang terbakar karena kesalahan teknis. Eh ada saja yang menyalahkan warga Kampung yang bermukim di sana. Bahkan ada yang menyalahkan Anies. Ini sih soal perbedaan ideologi: bagaimana sebenarnya mereka berpihak kepada warga kampung, terutama yg miskin.

Boleh nggak warga bermukim di sana? Boleh dong, status tanahnya kan masih dalam sengketa kepemilikan antara Pertamina denga warga. Bahkan tahun 1990-an warga memenangkan sengketa di pengadilan yang meminta Pertamina untuk ganti rugi. Tapi tak kunjung terlaksana.

Kalau Pertamina memang ingin terapkan K3, ingin deponya jauh dari pemukiman, mustinya selesaikan segera ganti rugi sesuai putusan pengadilan di Tahun 1990-an itu. Perkampungan warga tak bisa digusur begitu saja sebab masalah agrarianya belum beres. Hak warga untuk bermukim dilindungi negara.

Warga yang tinggal di tanah sengketa masih warga negara juga kan? Pemerintah wajib berikan layanan dasar kepada mereka. Itulah persisnya yang dilakukan Anies waktu menjabat Gubernur. Menerbitkan IMB kawasan walau sementara, agar kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Puluhan tahun tinggal di tanah sengketa, ada yang tega gitu membiarkan mereka hidup tanpa layanan dasar, hidup tanpa kehadiran negara? Ada yang sengaja membiarkan hidup mereka susah agar kapok lalu menyerah dan pergi? Yang kayak gini sih zalim. Anies justru pilih tetap melayani mereka," kata Tatat.

Baca Juga: Anies Diserang Soal Kebakaran Plumpang, Gus Umar: Kenapa Waktu Ahok Jadi Gubernur Gak Relokasi Warga?