Mojokerto (beritajatim.com) – Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 merupakan upaya pencegahan potensi kerawanan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at usai Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Non Peraturan Bawaslu.

“Bahwa kegiatan penyusunan IKP 2024 kali ini adalah upaya pencegahan potensi kerawanan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Bahwa kita ingin memiliki data berdasarkan masukan baik itu dari pemerintah daerah, kepolisian, kawan-kawan media, maupun stakeholder lainnya,” ungkapnya di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Senin (14/11/2022).

Penyusunan tersebut kaitannya dengan pengalaman atau pengetahuan pemerintah daerah, kepolisian, kawan-kawan media, maupun stakeholder lainnya yang berkaitan dengan potensi kerawanan Pemilu ke depan. Hal tersebut, tegas Aris, mengacu pada dua Pemilu terakhir, pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

“Kegiatan ini memiliki tujuan bahwa kami ingin mendapat potret atau data kaitannya dengan potensi-potensi mana yang paling rawan dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti. Data yang kami dapat akan kami olah dan komparasi lagi dengan beragam data yang dimiliki Bawaslu, ataupun masukan dari stakeholder-stakeholder terkait,” tuturnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto, Nugroho Budi Sulistiya mengatakan, pihaknya berharap penyelenggaraan Pemilu 2019-2020 bisa berlangsung di pemilu-pemilu yang akan datang. “Bakesbangpol sudah melakukan tracking sejak awal dengan melakukan pengawasan data,” katanya.

Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, masih kata Nugroho, memetakan ada delapan potensi masalah yang bisa menjadi ancaman demokrasi. Yakni polarisasi, Informasi hoax, politik identitas, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ancaman golongan putih (golput).

“Pemilu 2019-2020, angka partisipasi Kabupaten Mojokerto hanya di angka 76 persen. Itu artinya angka golput sebesar 24 persen. Keenam pandemi Covid-19, tidak hanya menjadi ancaman demokrasi namun juga ancaman bagi penyelenggaraan. Tujuh teror ideologi dan delapan yakni ketidakpuasan konstentan Pemilu,” ujarnya.

Delapan hal tersebut harus menjadi antisipasi bersama. Meski hal kecil seperti kesiapan logistik dan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan Pemilu juga harus diantisipasi. Penyelenggaraan Pemilu dan pemerintah daerah tak luput dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori mengatakan, indeks politik di Kabupaten Mojokerto rangking 5 di Indonesia. “Itu di awal-awal. Namun semua di tahapan Pemilu ada potensi kerawanan. Mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024,” ujarnya.

Tahapan tersebut menjadi potensi indeks kerawanan. Misal, ada peserta partai politik yang tidak puas dengan hasil verifikasi faktual dari KPU Pusat. Hal tersebut menjadi tahapan paling krusial. Tahapan pencalonan, tahapan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dan tahapan masa kampanye.

“Proyeksi jumlah kebutuhan penyelenggara adhoc Kabupaten Mojokerto, DPT sebanyak 857.857 pemilih, jumlah TPS sebanyak 3.221 dengan total penyelenggaraan Pemilu sebanyak 34.178 orang. Tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara,” jelasnya. [tin]