| Minggu, 05/03/2023 07:32 WIB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pidato selama Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Pada hari Jumat, ia mengumumkan UEA akan menjadi tuan rumah pertemuan persiapan menjelang KTT Iklim PBB

JAKARTA, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres mengutuk negara-negara kaya dan raksasa energi karena mencekik negara-negara miskin dengan suku bunga "predator" dan melumpuhkan harga bahan bakar.

Dalam pidatonya pada hari pembukaan KTT Negara-Negara Terbelakang (LDC) PBB di Qatar pada Sabtu (4/3), Guterres mengatakan, negara-negara kaya harus menyediakan $500 miliar setiap tahun untuk membantu orang lain yang terperangkap dalam lingkaran setan yang menghalangi upaya mereka untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kesehatan dan pendidikan.

KTT LDC ke-46 biasanya diadakan setiap 10 tahun tetapi telah dua kali ditunda sejak 2021 karena pandemi COVID-19. Afghanistan dan Myanmar, dua negara termiskin, tidak hadir dalam pertemuan di ibu kota Qatar, Doha, karena pemerintah mereka tidak diakui oleh anggota PBB.

Tidak ada pemimpin dari ekonomi utama dunia mana pun yang hadir.

"Pembangunan ekonomi menjadi tantangan ketika negara-negara kekurangan sumber daya, tenggelam dalam utang, dan masih berjuang dengan ketidakadilan historis dari tanggapan COVID-19 yang tidak setara," kata dia.

"Memerangi bencana iklim yang tidak Anda lakukan apa pun menjadi tantangan ketika biaya modal sangat tinggi dan bantuan keuangan yang diterima sangat kecil. Raksasa bahan bakar fosil meraup untung besar, sementara jutaan orang di negara Anda tidak bisa menyediakan makanan di atas meja," sambung dia.

Guterres mengatakan negara-negara termiskin tertinggal dalam "revolusi digital" dan perang Ukraina hanya menaikkan harga yang mereka bayar untuk makanan dan bahan bakar.

"Sistem keuangan global kami dirancang oleh negara-negara kaya, sebagian besar untuk keuntungan mereka," katanya. "Kehilangan likuiditas, banyak dari Anda dikunci dari pasar modal oleh suku bunga predator."

Dengan negara-negara miskin yang terjebak dalam badai sempurna untuk melanggengkan kemiskinan dan ketidakadilan, Guterres mengatakan LDC membutuhkan "minimum" $500 miliar setahun untuk membantu mengatasi masalah mereka, membangun industri yang menciptakan lapangan kerja, dan membayar utang.

Negara-negara yang lebih kaya juga telah berjanji, tetapi gagal, untuk menghasilkan ratusan miliar dolar guna membantu negara-negara yang lebih miskin memerangi perubahan iklim. Guterres mengatakan PBB akan terus mendorong sumber daya yang telah dijanjikan.

Ketua KTT, Presiden Malawi Lazarus Chakwerajuga mengecam janji yang dilanggar  oleh komunitas internasional, dengan mengatakan bahwa bantuan itu bukan bantuan atau tindakan amal tetapi tanggung jawab moral.

Di bawah proposal yang disebut Program Aksi Doha, sistem stok pangan akan dibentuk untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis kelaparan melalui kekeringan dan harga yang tinggi.

Rencana tersebut juga meminta pusat investasi untuk membantu LDC menarik pendanaan asing dan menurunkan suku bunga untuk meringankan dampak utang mereka.

Tahun ini, Bhutan akan menjadi salah satu dari tujuh negara – bersama dengan Bangladesh, Laos, Nepal, Angola, Sao Tome dan Principe dan Kepulauan Solomon – untuk lulus dari status LDC pada tahun 2026.

Sumber: Al Jazeera