POJOKSATU.id, JAKARTA— Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta Dirut Pertamina untuk bertanggung jawab atas tragedi kebakaran hebat di Depo Plumpang, Jakarta Utara.

Sebanyak 19 orang meninggal dunia dalam musibah ini. Sementara sebanyak 49 orang menderita luka bakar. Sedangkan untuk korban yang masih hilang tercatat 3 orang.

Pria yang akrab disapa Hero ini menuturkan, saat melakukan rapat dengan Pertamina Plumpang dirinya sering memperingatkan akan potensi bahaya kepada penduduk sekitar bila terjadi bencana kebakaran.

“Di rapat dengan Pertamina saya selalu mengingatkan jika terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang berpotensi membahayakan penduduk di sekitarnya dan berulang kali diingatkan,” katanya, Sabtu (4/3).

“Saat ini terjadi kebakaran dan jatuh korban jiwa dari masyarakat. Ini perlu evaluasi HSSE di Pertamina,” ucapnya lagi.

“Ini Dirut Pertamina kalau ada masukan atau pandangan dari wakil rakyat, sepertinya tidak pernah didengar dan diterapkan di lapangan. Karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami saat dalam forum,” lanjutnya.

Saat jadi pimpinan Komisi VIII, dirinya pun sudah sering menyampaikan bila industri minyak ini harus memperhatikan seluruh aspek. Karena ada potensi bahaya besar bila terjadi kecelakaan kerja.

“Tidak hanya, pegawai yang jadi korban masyarakat pun terkena dampaknya,” ujar Hero.

Hero menambahkan, kejadian terbakarnya depo Pertamina sudah beberapa kali terjadi. Seperti di Cilacap, Rokan Hulu, Indramayu, dan saat ini terjadi lagi di Plumpang.

“Tentu ini bukan sesuatu hal yang menjadi kelengahan, karena sudah beberapa kali terulang. Pertamina harus menerapkan kaidah-kaidah terhadap keamanan keselamatan dan bagaimana juga lingkungannya yang lebih bisa memproteksi supaya tidak terjadi yang membahayakan bagi masyarakat,” tuturnya.

Hero juga meminta Pertamina ke depan melakukan audit terhadap berbagai kawasan satu wilayah yang memiliki dampak resiko besar terhadap masyarakat.

“Sekarang sudah ada korban jiwa. Jadi bukan kemudian diobati dibantuin selesai, bukan di situ konteksnya. Ini karena menyangkut kredibilitas Pertamina,” pungkasnya. (ikror/rmol/pojoksatu)