"Yang sudah melaporkan membayarkan honor PPK itu KPU Kabupaten Rohil mulai Jumat, 3 Maret 2023 kemarin. Yang lainnya sedang proses, InshaAllah pekan kedua bulan Maret ini setelah Rohil akan disusul kabupaten/kota yang lain," ujar Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir. Minggu (5/03/2023).

Disebutkan Ilham, untuk PPK penerimaan honornya terhitung sejak bekerja di bulan Januari dan Februari dan seterusnya. Sedangkan, untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai bekerja dan yang dibayarkan honornya terhitung bulan Februari dan seterusnya.

"PPK dilantik di tanggal 4 Januari 2023, sedangkan PPS dilantik di tanggal 24 Januari 2023," imbuhnya.

Diakui Ilham, untuk pembayaran honor yang tertunda hanya untuk PPK saja, yaitu untuk bulan Januari. Sedangkan untuk bulan Februari memang proses pembayarannya di bulan Maret ini. Begitu pula untuk PPS, tidak ada tertunda.

Terkait adanya penundaan honor untuk bulan Januari, diakui Ilham memang iya, karena ada proses revisi anggaran di tingkat KPU Republik Indonesia khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan selama beberapa pekan di bulan Februari kemarin. Otomatis seluruh anggaran di KPU tidak boleh digunakan, tapi harus menunggu seluruh proses revisi selesai di tingkat pusat tersebut.

Kemudian juga ada kebijakan di KPU Republik Indonesia, pembayaran honor Badan Adhoc tidak boleh lagi melalui pembayaran manual, tapi harus semuanya menggunakan _virtual account_ sesuai dengan perbankan yang sudah melakukan kerjasama dengan KPU Republik Indonesia.

"Jadi masing-maisng KPU kab/kota harus membukakan rekening dan membuatkan ATM satu persatu seluruh anggota PPK yang berjumlah 860 orang di seluruh kecamatan dan 5.586 orang anggota PPS di seluruh desa dan kelurahan di 12 KPU kabupaten/kota.

"Pastinya, rekan-rekan di sekretariat KPU kabupaten/kota luar biasa sibuk dan padat kerjanya hari-hari kemarin. Alhamdulillah sekarang prosesnya sudah selesai. Tinggal proses persetujuan di masing-masing bank saja untuk melakukan transfer ke masing² anggota Badan Adhoc saja," tambah Ilham.

Ilham juga meminta maaf, bahwa tidak ada niat untuk memperlambat proses pembayaran honor ini, jajaran KPU di 12 kab/kota sudah berupaya maksimal, namun tetap harus mengikuti proses administrasi yang ada khususnya di perbankan.