DEPUTI V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menegaskan pemerintah berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024. Pernyataan itu menanggapi kontroversi Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dibacakan pada Kamis (2/3) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan pemilu dan mengulang tahapan Pemilu 2024.

"Pemerintah akan terus memberikan fasilitas dan dukungan pelaksanaan tahapan pemilu sebagaimana yang telah diagendakan KPU," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (3/3).

Pemilu, terang perempuan yang akrab disapa Dani itu, diselenggarakan secara rutin lima tahun sekali. Pemilu merupakan agenda konstitusi yang harus didukung dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

"Presiden dalam berbagai kesempatan telah menekankan dukungannya untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal dan dilaksanakan secara konstitusional," imbuh dia.

Baca juga: Netfid Indonesia; Lawan Upaya Penundaan Pemilu 2024

Pemerintah, kata Dani, meminta masyarakat tetap tenang dan menjaga suasana kondusif dalam menyikapi putusan itu. Masyarakat diminta tidak terprovokasi dengan informasi atau gerakan yang memperkeruh suasana.

"Percayakan kepada KPU untuk mengambil langkah terbaik. KPU untuk terus bekerja sebaik-baiknya, bekerja secara mandiri, profesional, dan berintegritas, tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang telah dimulai sebelumnya," tukasnya. (P-5)