Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menuturkan, Sri Mulyani memang tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol kekayaan anak buahnya. Tetapi Menkeu tetap dianggap lalai atas flexing anak buahnya itu.

Oleh karena itu, Dedi menganjurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur lantaran tidak mampu mengawasi sikap hedon anak buahnya.

“Menkeu seharusnya miliki sikap ksatria, dengan lakukan audit skala besar di seluruh jajarannya. Atau Menkeu mengundurkan diri sebagai tanggungjawab moral karena gagal menjaga wibawa pejabat di kementeriannya, yang secara terang tidak menunjukkan empati pada situasi ekonomi mayoritas warga negara,” tegas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/3).

Menurutnya, keterkejutan Sri Mulyani terhadap sikap flexing para pembantunya di Kemenkeu yang baru-baru ini muncul bisa dibilang terlambat. Pasalnya, fenomena flexingdi elite Kemenkeu sudah lama terjadi.

“Untuk itu, Menkeu tidak saja lemah, tetapi memang tidak melakukan apapun untuk menjaga integritas bawahannya. Padahal, reputasi elite di jajarannya sudah terpuruk sejak lama. Sehingga Menkeu tidak dapat seolah-olah kaget saat ini,” tutup Dedi.

Penonaktifan Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti membuka jalan untuk membongkar sikap hedon sejumlah pejabat tinggi lain di internal Kemenkeu. Salah satunya Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Edi Darmanto, yang diketahui memamerkan motor gede dan pesawat Cessna melalui akun media sosialnya.

Hal ini membuat sakit hati rakyat kecil. Sebab, di tengah impitan ekonomi yang belum pulih, para pejabat tinggi justru cuek memamerkan kekayaannya.