Bisnis.com, JAKARTA – Putra proklamator kemerdekaan Guntur Soekarnoputra mengapresiasi sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Negara yang dinilainya aktif dalam melakukan pembangunan infrastruktur.

Guruh menyebut kepemimpinan Jokowi selama ini dapat disebut antineokolonialisme.

“Dan dari apa yang saya lihat, terutama soal pembangunan infrastruktur, larangan ekspor barang mentah, dan segala macam, belum lagi suksesnya G20. Jadi yang dilakukan Jokowi itu sebenarnya sesuatu yang anti kepada neokolonialisme dan imperialisme sebagaimana yang dulu dilakukan Bung Karno,” ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kanal Anak Bangsa, Senin (27/2/2023).

Apalagi, menurutnya pendapatnya ini tak sekadar pandangan sekilas lantaran Guntur mengaku sudah lama mengenal sosok Jokowi khususnya khususnya saat Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta.

“Saya mulai berhubungan atau kenal dengan Pak Jokowi itu kan sejak jadi Gubernur DKI, terus sampai sekarang komunikasi masih jalan,” katanya.

Untuk diketahui, Jokowi mengungkapkan bahwa Pemerintah telah memakan biaya hingga Rp3.309 triliun untuk kebutuhan membangun infrastruktur, di mana hal ini dilakukannya sejak menjabat sebagai Presiden mulai dari 2014.

"[Untuk kebutuhan] infrastruktur kita [Pemerintah] telah menghabiskan anggaran hingga Rp 3.309 triliun," ujarnya saat memberikan pidato di agenda Rakernas PAN, dikutip melalui Youtube @pantv12, Senin (27/2/2023).

Meski begitu, dia mengklaim bahwa melalui anggaran sebesar 1/6 dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022 yang mencapai Rp19.588,4 triliun ini pembangunan infrastruktur tak hanya berpusat di Jawa, sebab pemerintahannya mengedepankan konsep Indonesiasentris.

"Dulu pembangunan itu selalu Jawa sentris, infrastruktur dibangun 70 persen hampir seluruhnya di jawa, kita geser ke Indonesiasentris, itu kelihatan dari pembangunan yang disampaikan tadi, yang fisik," katanya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan pers dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika per September 2022, pembangunan infrastruktur masif dan konsisten disebut dilakukan pada era Presiden Jokowi yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas (jalan tol), peningkatan kualitas hidup masyarakat (air bersih, drainase, fasilitas pendidikan dan kesehatan), serta sebagai penunjang aktivitas ekonomi.

Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa, total pembangunan tol telah mencapai 2.042 km, sedangkan pembangunan non-tol mencapai 5.515 km. Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek Pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa Jokowi lebih mengedepankan konsep Indonesiasentris, pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa dan Sumatra, contohnya pembangunan IKN di Kalimantan serta jalan tol di Sulawesi dan Papua.

“Sebelumnya, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan jalan tol sepanjang 189,2 km diselesaikan setelah pembangunan sepuluh tahun. Saat ini, presiden Jokowi mendorong pembangunan tol sepanjang 1.540 km di seluruh Indonesia yang mampu diselesaikan dalam tujuh tahun,” ujarnya, Senin (19/9/2022).

Tak hanya pembangunan infrastruktur jalan tol, dia melanjutkan konstruksi bandara juga turut dipercepat. Percepatan konstruksi bandara turut didorong oleh Jokowi yang mana hingga saat ini, terdapat 29 proyek bandara yang dapat diselesaikan dan 9 konstruksi ditargetkan akan rampung pada 2023. Hal ini merupakan peningkatan karena sebelumnya, hingga 2014, hanya terdapat total 24 pembangunan proyek bandara di Indonesia.

Berkaitan dengan ketersediaan air bersih, Usman turut menyampaikan bahwa proyek pembangunan bendungan juga turut dioptimalkan pada masa pemerintahan Presiden RI Ke-7 itu.

Penyebabnya, terdapat 12 proyek bendungan yang telah selesai dan 27 bendungan akan ditargetkan selesai pada 2024, padahal pada tahun sebelumnya hanya terdapat 14 bendungan yang selesai, sedangkan beberapa proyek bendungan yang lain tidak rampung.

Infrastruktur penopang aktivitas perekonomian masyarakat ini antara lain adalah adanya pembangunan jalan desa sepanjang 227.000 km, pembangunan embung sebanyak 4.500 unit, 71.000 unit irigasi, jembatan sepanjang total 1.300 meter, pasar desa sebanyak 10.300 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebanyak 57.200 unit, penahan tanah sebanyak 62.500 unit, dan tambat perahu sebanyak 6.100 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :