“Di antaranya perusakan alam, udara, air, makanan, hutan binatang dan tanaman; perubahan iklim; rekah (rekah hidrolik, red) dan rekayasa kebumian penipisan lapisan ozon; kerusakan kota; krisis komunikasi manusia; ketergantungan teknologi; itu perlindungan anak-anak yang menggunakan internet; perang tanpa akhir dan banyak lagi,” urainya. 

Ahman Sya berpendapat, pelaksanaan ekopedagogi bagi Indonesia memiliki peran penting. Misalnya, memiliki rasa idealisme, patriotisme, nasionalisme, persatuan dan kesatuan, serta Indonesia maju dan sejahtera.

Pada kesempatan sama, Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyampaikan, pihaknya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (PPM) yang beririsan dengan ekopedagogi. Dicontohkannya dengan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar proyek sektor ESDM. 

“Pada pelaksanaan pengawasan dan monitoring program utama PPM di sektor minyak dan gas (migas), dilakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan SKK Migas, mengoleksi informasi pelaksanaan dan dampak melalui wawancara, memantau perencanaan, implementasi dan evaluasi program pengembangan masyarakat dan lingkungan serta menggali dan mendokumentasikan program PPM yang berhasil agar menginspirasi,” paparnya.

“Sedangkan pada sektor mineral dan batu bara (minerba), melakukan pemantauan perencanaan, implementasi dan evaluasi program pengembangan masyarakat, mengoleksi informasi pelaksanaan dan dampak, melakukan monitoring dan evaluasi atas penyampaian realisasi PPM. Ketika terjadi kenaikan produksi, maka alokasi PPM bertambah, pembiayaan dialrang tumpang tindih, menggali dan mendokumentasikan PPM yang berhasil, serta jika realisasi tidak tercapai, maka biaya PPM wajib ditambahkan pada tahun berikutnya,” imbuhnya.

Adapun Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono, mengklaim program TJSL BUMN sebagai komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan serta bermanfaat secara ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola sesuai prinsip akuntabilitas, terintegrasi, terarah, dan terukur dampak. “Program ini berorientasi pada tujuan pembangunan dengan empat pilar, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola.”

Dirinya lalu menyinggung beberapa ekopedagogi dalam implementasi TJSL. Misalnya, penanaman terumbu karang di Natuna, pelertarian mangrove, konservasi penyu, repatriasi kura-kura leher ular rote, edukasi bahaya sampah dan pelestarian lingkungan, bank sampah, serta konservasi hutan binaan digital.