Pendiri Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) Djohermansyah Djohan mengkhawatirkan kualitas pemilu di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua karena waktu penyelenggaraan yang mepet.

Djohermansyah mengatakan waktu yang tersisa hingga Pemilu Serentak 2024 kurang lebih satu tahun. Sementara itu, pendirian tiga DOB di Papua masih dalam tahap awal.

-

-

"Kalau ini kan buru-buru. Ini sudah November, satu tahun lebih dikit, sangat riskan juga. Kalau ada yang meleset bagaimana? Bisa mengganggu atau mencederai kualitas pemilu di Papua, khususnya di DOB," kata Djohermansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Djohermansyah mengatakan ada sejumlah tahap yang perlu dilalui sampai sebuah DOB bisa menggelar pemilu. Pertama, pengoperasian pemerintah daerah (pemda).

Setelah itu, ada pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah. Kemudian, tiga lembaga itu bekerja sama untuk membentuk panitia pemilihan umum di berbagai tingkatan.

Selain itu, pemerintah pusat dan DPR harus membicarakan penambahan daerah pemilihan (dapil) sebagai dampak pemekaran. Menurut Djohermansyah, hal itu berdampak pada jumlah kursi di legislatif dan anggaran yang harus dikeluarkan.

Djohermansyah membandingkan persiapan pemilu tiga DOB Papua dengan persiapan Kalimantan Utara. Dia menyebut Kalimantan Utara perlu waktu sekitar dua tahun untuk siap menggelar pemilu.

"Baru dua tahun setelah itu dia (Kalimantan Utara) bisa menggelar atau menyelenggarakan pemilu, dua tahun setelah pembentukan DOB sehingga persiapannya sudah matang," ujarnya.

Meski demikian, Djohermansyah berkata masih ada kesempatan untuk pemerintah mengoptimalkan keadaan. Dia berkata pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilu dan pilkada.

Djohermansyah berkata perppu itu akan menjadi landasan penentuan dapil di tiga DOB Papua. Semakin cepat perppu terbit, maka semakin cepat pula persiapan bisa dilakukan.

"Kuncinya perppu. Kalau perppu bisa dibuat, ditetapkan pada November, lalu ada waktu bagi KPU untuk pembentukan dapil selama dua bulan," ucapnya.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan perppu tentang pemilu di tiga provinsi baru diPapua akan terbit pertengahan bulan ini. Menurutnya, hal itu merujuk rencana yang pernah disampaikan pemerintah dan DPR.

"Pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, pernah menyampaikan informasi bahwa pada pertengahan November 2022 ini, perppu akan disahkan," kata Idham saat dihubungi, Senin (14/11).

[-]