AKURAT.CO  Tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih Pemilu serentak 2024 ditemukan banyak kejanggalan.

Hal itu diungkap Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati dalam diskusi Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bertajuk “Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024”,.

Diskusi digelar di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).

baca juga:

Dia menyebutkan banyak menemukan kekurangan dalam pelaksanaan Coklit data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Kesiapan sumber daya manusia menjadi masalah penting pada tahapan awal Pemilu serentak.

"Saya melihat bagaimana kesiapan SDM penyelenggara. Nah, pemahaman regulasi oleh Pantarlih di beberapa daerah juga sangat minim," kata Neni.

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi, lanjut Neni, menimbulkan petugas Pantarlih yang asal-asalan dalam bekerja melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih Pemilu.

"Dan juga muncul joki Pantarlih. Misalnya sebanyak 176 orang di Tasikmalaya," ungkapnya.

Tak hanya joki, permasalahan lain yang muncul yakni ditemukan petugas Pantarlih dalam menjalankan tugasnya tidak dilengkapi perlengkapan atribut sebagaimana yang telah disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Pantarlih semestinya, dari PPS itu menerima beberapa dokumen dan perangkat kerja. Misalnya Form Model A Daftar Pemilih, (data) pemilih potensial (DP4), tanda bukti terdaftar, stiker coklit, laporan hasil coklit, topi, rompi, tanda pengenal, SK dan alat tulis," ujarnya.

Lebih lanjut, Neni menuturkan berdasarkan hasil pemantauan DEEP selama dua pekan juga didapati beberapa Kabupaten/Kota dan Provinsi yang kekurangan stiker. Penggunaan stiker itu dijadikan tanda bukti sebagai pemilih sah.

"Lalu kemudian awal pekan juga ditemukan tidak terdistribusi dengan baik, sehingga menghambat proses coklit .Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Jakarta," tandasnya.[]