FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan honorer K2 mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dia menilai langkah Jokowi yang memberikan instruksi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas untuk menyelesaikan masalah honorer penuh nuansa politik.

"Biasalah buat pemilu 2024, mau cari suara untuk PDIP dan parpol pendukung pemerintah," kata Eko Mardiono, pengurus pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) kepada JPNN.com,. Minggu (26/2).

Dari analisisnya, Eko yakin masalah honorer K2 tidak akan selesai sampai masa pemerintahan Jokowi berakhir.

Kalau memang Jokowi peduli honorer, ujarnya, seharusnya sejak periode kedua dilaksanakan. Periode pertama Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur.
Periode kedua pembangunan SDM unggul.

Honorer K2 itu pekerjaan rumah pemerintah sejak 2014. Masa sudah mau berakhir jabatannya malah bicara seolah-olah berpihak kepada honorer.

"Jika sampai 2023 masalah honorer K2 tidak selesai, sayonara Pak Presiden dan partai pendukungnya," cetusnya.

Ekowi mengaku benar-benar kesal dan kecewa kepala pemerintahan Jokowi. Rezim sekarang dinilainya tidak serius dengan wong cilik, seperti honorer terutama tenaga administrasi, penjaga sekolah, dan kebersihan. (jpnn/fajar)