Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Mentan SYL menyampaikan, program peremajaan sawit rakyat (PSR) akan terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia dengan target mencapai 180.000 hektare setiap tahun. Ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan produktivitas dan nilai kesejahteraan petani pekebun.

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), memastikan program peremajaan sawit rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ditargetkan, program ini bisa mencapai 180.000 hektar tiap tahun.

Mentan SYL menyampaikan itu saat membuka rapat koordinasi sawit nasional, dengan tema Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 dan Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat.

Baca Juga : Ramadan dan Lebaran, Kementan Pastikan Ketersediaan Bawang Merah-Cabai Segar Aman

"Kita pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tapi, saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet karena program ini adalah program rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektare yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit," ujar Mentan SYL, Senin (27/2/2023).

Menurut Mentan SYL, program PSR harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih, perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.

"Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan nilai kesejahteraan petani pekebun kita. Saatnya kita berjuang untuk petani agar skala ekonominya meningkat," katanya.

Baca Juga : Kolaborasi Kementan-Petani Milenial Dukung Capaian Sektor Pertanian

Mentan SYL mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektare, yang sekitar 6,9 juta hektare merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektar atau setara dengan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

"Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua," bebernya.

Baca Juga : Mentan SYL Kawal Panen Raya Padi di Jateng, Produktivitas hingga 7 Ton Per Hektare

Namun demikian, Mentan SYL menyebut peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikkan tangan. Berbagai tantangan yang dihadapi pekebun sawit, tentu perlu kerja keras dan kerja kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program ini.

"Sejak awal rapat koordinasi ini telah banyak diupayakan, baik pemerintah maupun stakeholder lainnya, guna mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi," jelasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah, menambahkan tujuan rapat ini untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah paerah, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan para asosiasi pekebun kelapa sawit maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit agar secara konkret dan konsisten untuk mengakselerasi pencapaian program PSR. Selanjutnya untuk mendapat komitmen sekaligus menjaring masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang harus dijalankan.

Baca Juga : Kementan Dorong LLF Buka Peluang Ekspor Produk Pertanian Indonesia

"Pada tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 kabupaten/kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan dinas daerah kabupaten/kota dan Dinas daerah provinsi. Sedangkan, distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan perusahaan perkebunan berada di 11 provinsi dan 24 kabupaten/kota," paparnya.

Andi menjelaskan, untuk membangun komitmen lintas kementerian/lembaga, khususnya antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam rangkaian rapat ini akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mengakselerasi pelaksanaan program PSR.

Dengan adanya komitmen bersama ini diharapkan dapat mengeliminasi tantangan di tingkat lapangan, khususnya dalam pengurusan administrasi untuk kelengkapan persyaratan pengajuan usulan PSR.

Baca Juga : Komisi IV DPR RI Apresiasi Program Bimtek Kementan Dukung Pengembangan Peternakan di Kediri

"Sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 capaian PSR sebesar 278.200 hektare, setidaknya terdapat 2,8 juta hektare luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Sejak diluncurkan program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit dengan target per tahun seluas 180.000 hektare sesuai arahan Komite Pengarah BPDP-KS," jelasnya.

"Memperhatikan capaian realisasi program PSR yang masih belum memenuhi harapan, diperlukan upaya strategis yang lebih konkret, sehingga pencapaian atas target seluas 180.000 hektar per tahun dapat kita," tambahnya.