KNews.id- Berbagai kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dinilai banyak menimbulkan masalah serius di Indonesia. Termasuk diantaranya pengakuanya tentang pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Pengakuan itu selain dinilai hanya sekedar asesoris politik, pengakuan yang terlambat, lemah dasar hukum, juga menimbulkan masalah serius Indonesia di mata Internasional. Lebih dari itu Jokowi dinilai tidak memiliki legitimasi moral untuk menangani masalah Hak Azasi Manusia (HAM). Hal itu trrungkap dalam duskusi Publik yang dihadiri sejumlah tokoh oposisi di kawasan Menteng Jakarta Pusat.

“Jokowi itu tidak memiliki legitimasi moral untuk menangani pelanggaran HAM berat, sebab ‘tanganya berlumuran darah’, ada darah mahasiswa, pelajar, pemuda, petani, buruh yang meregang nyawa pada periode kekuasaanya hingga saat ini. Ada mahasiswa ditembak mati pada 2019 di Kendari, ada pelajar dan para pemuda ditembak mati di Bawaslu Jakarta, ada 6 pemuda yang ditembak mati pada akhir tahun 2020 di KM 50, ada 135 orang di Kanjuruhan mati, dan lain-lain. Rezim ini menjadi bagian dari pelanggar HAM, tidak memiliki legitimasi moral,” ungkap Sosiolog Politik UNJ Ubedilah Badrun salah satu pembicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan KAMI di kawasan Menteng Jakarta Pusat (24/2).

Menurut Ubedilah Badrun, sebenarnya permintaan maaf dari Presiden kepada korban tragedi 1965-1966 telah dilakukan lebih dahulu oleh Presiden Gus Dur pada tahun 2000.