LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Perbincangan secara tidak langsung antara Bupati Bandung, Dadang Supriatna dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan menggunakan media sosial, khususnya instagram yang cukup mendapatkan sorotan netizen, mendapat pandangan khusus dari Dosen Komunikasi Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr H Mahi M Hikmat, MSi, Minggu, 26 Februari 2023.

Menurut Mahi yang juga Dosen Pancasarjana Unpas Bandung, dalam pandangan komunikasi politik, pembincangan di media sosial pada era ini hal yang wajar dan biasa saja. Komunikasi politik, baik di antara aktor politik yang ada pada insprastruktur politik maupun di antara aktor insprastruktur politik dengan warga negara sebagai aktor suprastruktur politik memang selalu beradaftasi dengan situasi dan kondisi, termasuk dengan media yang digunakan.

Dadang Supriatna Heran, Kajian Fly Over Bojongsoang Diserahkan Kembali ke Kabupaten Bandung oleh Ridwan Kamil (bandungkab.go.id)

Namun, tambah Mahi, para aktor insprastruktur politik ketika online di media sosial dengan platform apa pun harus sangat waspada dan selalu dalam kesadaran optimal karena mereka tidak berdua, tetapi dibaca, dicermati, dan dipahami, bahkan akan dikomentari oleh publik.

Baca Juga: Jerome Lagi-lagi Digoreng Netizen, Kali Ini Soal Videonya dan Calon Dokter Kembar Farhan Firmansyah

“Apalagi yang berbincang ini antara Gubernur dan Bupati, pasti banyak netizen yang konsen ikut mencermati, sehingga harus ekstra hati-hati,” tegas Mahi yang juga dosen di Pascasarjana Universitas Winayamukti Bandung.

Sebagai public figure, kata Mahi, setiap kata-kata verbal yang keluar dari mulut mereka yang kemudian dituliskan di media sosial dan setiap tindakan dalam bentuk foto, video, dan sejenisnya, dipastikan akan mendapatkan perhatian khusus dari publik. Kalau mereka salah, kendati sedikit tetap akan menjadi sorotan publik.

“Dalam konteks inilah, mereka harus tetap terkendali, jaga emosi dan setiap apa pun yang di-share melalui media sosial, mereka harus dapat mengendalikan dan memprediksi dampaknya. Apalagi Kang Emil kan followers-nya jutaan,” katanya sambil tersenyum.

Apalagi, tambah Mahi, jika yang menjadi message komunikasi politik mereka menyangkut hayat hidup orang banyak, pelayanan dasar publik atau kepentingan publik, maka respons publik akan lebih besar. Seperti halnya pembincangan tentang jalan. Jalan adalah sarana umum, dipastikan semua atau banyak orang yang akan respons, terutama warga negara yang berkepentingan langsung dengan jalan tersebut.

Oleh karena itu, wajar jika mendapat perhatian besar dari warganet.
Ketika ditanya apakah jika pejabat publik saling komen di media sosial tentang program kerja tidak melanggar etika? Menurut Mahi yang juga aktif menjadi Dosen Unikom Bandung, tergantung yang menjadi objek perbincangan dan tergantung juga dari cara mereka mengomentari atau meng-komennya.

“Pak Gubernur dan Pak Bupati kan Bapak-nya warga ya sebaiknya mereka memberikan contoh yang baik, termasuk dalam menggunakan media sosial, misalnya, mereka harus berhindar dari komen saling menyalahkan, saling memojokkan, saling lempar tanggung jawab, apalagi sampai saling menghina,” tegas Mahi.

Baca Juga: Gaji Honorer 2023 Naik Diresmikan Menkeu, Non ASN Dapat Segini

Sedangkan perihal munculnya pernyataan Kepala Bappeda Jabar terkait usulan Pemerintah Kabupaten Bandung tentang pembangunan flyover Bojongsoang-Baleendah yang dimentahkan karena tidak disertakan Dokumen Kelayakan Proyek atau feasibility study (FS) dan Rancang Bangun Rinci atau Detail Engineering Design, Mahi tersenyum.

“Ya mungkin itu bisa saja terjadi, saya tidak tahu persis, tetapi problem seperti itu bagusnya diselesaikan dengan duduk bersama, Gubernur juga kan memiliki fungsi mengayomi terhadap Bupati, dan Bupati pun harus konsultasi kepada Gubernur. Jangan biarkan hal itu menjadi bola liar menggelinding di media sosial dan dapat dipersepsi dan dikomentari buruk oleh netizen yang bisa saja tidak tahu pasti duduk persoalan yang sebenarnya,” jelas Mahi.

“Apa pun yang terjadi di antara mereka, di antara aktor politik, kita tentu berharap jangan korbankan nasib rakyat. Pembangunan flyover Bjongsoang-Baleendah itu sangat penting, sehingga Bupati dan Gubernur harus bersama-sama untuk mewujudkannya.”