Pejabat eselon III Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo meminta maaf kepada keluarga besar yang menjadi korban penganiayaan dan kekerasan dari tindakan anaknya, Mario Dandy Satriyo (20). Rafael yang merupakan ayah Dandy meminta maaf kepada korban David (17) beserta keluarga besarnya, GP Ansor dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Saya Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandy Satriyo dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor,” ujar Rafael dalam keterangannya di sebuah video, Kamis (23/2).

Ia mengakui tindakan penganiayaan dan kekerasan anaknya yang dilakukan kepada David telah menyebabkan luka serius, trauma, dan memberikan duka mendalam bagi keluarga besar David. Rafael pun menyampaikan doa untuk kesembuhan korban yang kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta.

Rafael juga menyampaikan, permasalahan ini merupakan masalah pribadi keluarganya. Ia mengaku akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan.

“Hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Rafael.

Rafael pun menyatakan tindakan anaknya telah membuat gaduh di masyarakat, merugikan orang lain, dan mengecewakan.

Lebih lanjut, dirinya juga menyatakan siap bertanggungjawab atas laporan harta kekayaannya yang saat ini ramai diperbincangkan publik. Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu), karena atas kejadian yang bermula dari putranya, turut berpotensi menurunkan reputasi lembaga Kemenkeu.

“Terkait pemberitaan harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya Siap mengikuti kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga minta maaf kepada keluarga besar Kemenkeu karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini,” tutur Rafael.