Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah hingga kini belum juga merampungkan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET). Padahal, di tengah tren transisi energi aturan ini dinilai cukup mendesak untuk segera diterbitkan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembahasan RUU EB-ET kemungkinan masih alot. Terutama sejak masuknya nuklir dan hilirisasi batu bara sebagai transisi energi.

"Itu sangat pro kontra. Jadi sebaiknya RUU EBT fokus saja pada energi terbarukan, tidak perlu memasukkan nuklir atau hilirisasi batu bara," ungkap Bhima kepada CNBC Indonesia, Selasa (15/11/2022).

-

-

Menurut Bhima jika RUU EB-ET ini bisa segera didorong, sebetulnya cukup positif bagi kampanye anggota DPR. Terutama menjelang tahun politik yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

"Karena dianggap pro terhadap mitigasi perubahan iklim. Isu transisi energi sangat diminati milenial dan gen Z sebagai basis politik yang masih mengambang," kata Bhima.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan belum diserahkannya DIM RUU EB-ET karena pemerintah berencana memasukkan ketentuan Power Wheeling di dalam aturan itu.

Sementara, Power Wheeling yang akan termuat dalam RUU EB-ET masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan lintas Kementerian. "Kan pemerintah punya usulan untuk memasukkan isu aspek power wheeling di RUU EB-ET nah ini belum sepakat lah di pemerintah dari Kementerian Keuangan masih melihat mungkin itu ada sisi yang merugikan gitu," ujar Dadan di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (21/10/2022).

Menurut Dadan, Kementerian Keuangan sendiri saat ini masih menghitung dampak yang ditimbulkan dari implementasi power wheeling lantaran industri dapat membangun pembangkit EBT-nya sendiri. Sementara, saat ini Indonesia tengah mengalami kelebihan pasokan listrik. "Menurut Kemenkeu kan kita masih kelebihan pasokan dianggap tidak sejalan dengan kondisi yang sekarang," katanya.

Meski begitu, Kementerian ESDM memandang bahwa implementasi dari power wheeling tidak ada kaitannya dengan over supply yang terjadi saat ini. "Kalau access supply itu kan listrik yang asalnya dari yang sekarang eksisting ya? yang kebanyakan dari batu bara. Kalau power wheeling hanya untuk listrik yang terbarukan. Jadi beda," kata dia.

[-]

-

'Kiamat' Batu Bara RI di Depan Mata, Sudah Dapat Restu Jokowi
(pgr/pgr)