Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyoroti soal perkembangan politik tanah air khususnya sosok Anies Baswedan.

Menurut Rocky, saat ini Anies digambarkan benar-benar dianggap kubu penguasa sebagai pihak yang tak boleh mengisi posisi presiden sehingga perlu dijegal sedari awal pecalonan.

“Kelihatannya Anies itu jadi T.O oleh semua pihak yang menganggap kalau Anies diloloskan maka percaturan politik akan berbeda sama sekali,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN) dikutip Kamis (23/2/23).

Rocky menyebut, paling tidak upaya hukum dan penjatuhan moral Anies telah berlangsung yakni terkait Formula E dan juga heboh utang Pilkada.

Baca Juga: Anies Baswedan Mohon Siap-siap, Rocky Gerung Blak-blakan Soal Kemungkinan Surya Paloh Kabur: Dia Itu...

Meski demikian, Rocky mengungkapkan jika hanya bermodal usut mengusut untuk menjegal Anies maka hal itu akan sulit.

“Yang utama nggak mungkin kita menyingkirkan hanya karena alasan-alasan usut mengusut Formula E dan Utang piutang karena Anies sudah diasuh wacana politik baru mengenai perubahan. Jadi karena Anies mendukung ide perubahan maka Anies harus dihalangi,” jelasnya.

Padahal menurut Rocky, selain perubahan, konsep keberlanjutan juga disampaikan oleh Anies di beberapa kesempatan.

Baca Juga: Dengar Anies Baswedan Kirim Sinyal Bakal Lanjutkan Proyek IKN, Rocky Gerung Langsung Kritik Keras: Anies Jadi Sales-nya Jokowi!

Hal ini, lanjut Rocky, menunjukkan bahwa pada dasarnya kepentingan pemerintahan Jokowi saat ini tak akan benar-benar dihilangkan seluruhnya oleh Anies yang mana sangat mungkin Anies akan berurusan dengan oligarki yang saat ini mengasuh Jokowi.

“Padahal kita semua tahu Anies nggak bersih-bersih amat soal ide perubahan, kan Anies tetap mau IKN dilanjutkan, artinya pasti ada transaksi dengan Oligarki

Sebelumnya, Anies dinilai bakal melanjutkan IKN jika nanti menjadi Presiden. Menurut Anies, sesuatu yang sudah jadi UU, siapa pun Presidennya harus melanjutkan hal tersebut hingga kemudian ada perubahan atau revisi.

"Itu undang-undang, siapa pun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Lain, kalau pengamat. Kalau seseorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai Undang-Undang," ujar Anies dalam program tvOne '15 Jam Mengabarkan' yang dikutip viva.co.id pada Rabu (15/2).

Sementara itu, saat wawancara dengan Refly Harun, Anies menegaskan adanya Pemilu adalah untuk memastikan terciptanya keadilan sosial untuk masyarakat.

Karenanya dalam memandang kebijakan yang akan beralih kepemimpinan, Anies menggambarkan layaknya sedang melakukan pendakian di mana ada titik tertentu diadakannya istirahat untuk mengevaluasi langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Baca Juga: Terbongkar! Tanpa Sandiaga Uno Salat Istikharah, Utang Anies Baswedan yang Diributkan Sudah Lunas

“Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, dikoreksi, dan dihentikan, dan hal baru yang dibawa,” ujar Anies yang tampil di kanal Youtube Refly Harun, dikutip Kamis (16/2/23).

Baca Juga: Dihantam Isu Nggak Boleh Nyapres Kalau Prabowo Maju, Jawaban Anies Baswedan Auto Bikin Mingkem: Saya Sudah Menuntaskan Tugas di Jakarta!

“Jadi sederhanya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Saya sederhana saja hari ini, selama itu ada atuan perundangannya siapa pun pejabat negara harus melaksanakan, jadi tidak bisa selera kita, keputusan itu harus dihormati,” jelas Anies.

“Tidak bisa hanya 1 C, Change dan Continuity,” jelasn Anies Baswedan.

Baca Juga: Kenapa Mengatur Keuangan Rumah Tangga Identik dengan Istri?