RILISID, Jakarta — Menko Polhukam, Mahfud Md, angkat suara terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo terhadap David. Mario merupakan anak pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, sedangkan David adalah anak pengurus pusat GP Ansor. 

Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Jumat (24/2/2023), meminta kepolisian untuk mengusut kasus yang saat ini viral tersebut. Menurutnya, tidak ada istilah damai dalam kasus pidana. 

"Tidak ada perdamaian atau permaafan dalam hukum pidana," tegas Mahfud. 

Mahfud mengatakan, untuk perkara ringan memang ada istilah restorative justice. Namun, ia menilai dalam kasus ini tidak termasuk dalam kategori tersebut. 

"Penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat ini harus diproses hukum," ujar Mahfud. 

Tak hanya penganiayaan, Mahfud juga meminta ayah dari Mario, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa secara administrasi lantaran anaknya memarkan harta kekayaannya. Seperti diketahui, saat melakukan penganiayaan terhadap David, Mario membawa mobil Jeep Rubicon. 

"Secara hukum administrasi pejabat yang punya anak dalam tanggungan hedonis dan berfoya-foya harus diperiksa," ucap Mahfud.

Seperti diketahui, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Mario kepada David menjadi viral di media sosial Twitter. Kasus ini bermula ketika pacar Mario, AGH (15), bercerita tentang perilaku yang tidak mengenakan yang dilakukan David.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary, mengatakan, kekerasan ini terjadi pada Senin, 20 Februari 2023 pada pukul 20.30 WIB di di Kompleks Grand Permata, Kecamatan Pesanggrahan, Ulujami, Jakarta Selatan.

Polres Metro Jakarta Selatan sendiri telah menetapkan Mario Dandy Satriyo sebagai tersangka kekerasan terhadap anak dan juga penganiayaan terhadap David.

Terkait harta kekayaan ayah pelaku Mario yang mencapai Rp56 miliar dan kendaraan mewah yang dipakai anaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut angkat suara.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, memastikan, Komisi Antirasuah akan segera mengundang anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu untuk dimintai klarifikasi terkait asal usul uang Rp56 miliar tersebut.

"Klarifikasi. Nanti lihat hasilnya saja kalau diklarifikasi, Nanti kita kasih tahu kalau klarifikasi," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/2/2023). (*)