Suara.com - Sejumlah pembebasan lahan yang perlu dilakukan dalam pengerjaan proyek saringan sampah Kali Ciliwung di Tanjung Barat, Jakarta Selatan masih bermasalah. Imbasnya, program yang dibuat di era eks Gubernur Anies Baswedan ini dinyatakan akan molor dari target.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto. Seharusnya, target proyek saringan sampah tersebut selesai akhir 2023. Kendati demikian, Asep menyebut hingga saat ini pengerjaannya baru sampai 25 persen.

"Progres ini memang terlambat karena memang pembebasan lahannya kan masih belum selesai. Jadi, pembangunan fisiknya terlambat karena memang kemarin pembebasan tanahnya sempat telat hingga hampir 3 bulan," ujar Asep kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).

Kendati demikian, ia menyebut urusan pembebasan lahan merupakan tugas Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Pihaknya di Dinas LH bagian mengerjakan pembangunan saringan sampah dan operasional.

Baca Juga: Ditanya Pilih Anies atau Prabowo, Ini Jawaban Mengejutkan dari Sandiaga Uno

Pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan Sistem Pengambilan dan Treatment Sampah Badan Air melalui Rekayasa Sungai pada Kali Ciliwung segmen TB Simatupang di kawasan Kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

"Memang pertimbangannya waktu itu Dinas SDA akan membebaskan tanahnya dan segera gitu, tetapi masih ada kendala. Dalam perjalanan, tanah tersebut sudah dibebaskan tetapi memang pada saat pembebasan itu agak ada keterlambatan dari Dinas SDA," tuturnya.

"Sehingga memang mengakibatkan keterlambatan di pembangunan fisik saringan sampah itu," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun saringan sampah sebagai bagian dari proyek normalisasi sungai Ciliwung. Pembebasan lahan dilakukan pada warga yang tinggal di bantaran kali.

Terdapat puluhan warga RT 05/03, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang terdampak proyek ini. Mereka sudah dijanjikan akan diberi ganti rugi sesuai dengan tanah yang dibebaskan.

Pihak Pemprov melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) juga telah menyampaikan informasi harga lahan yang dibebaskan kepada warga terdampak melalui sosialisasi kepada warga di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan.

Baca Juga: Soal Pernyataan Sekjen PDIP Ogah Koalisi dengan Pengusung Anies, PKS: Biarkan Rakyat Menikmati Kata-katanya

Staf Unit Lahan Dinas SDA DKI Jakarta Asep Supriyatna mengatakan, pihaknya mencatat ada 33 bidang lahan yang terdampak proyek ini. Pihaknya sudah melakukan penghitungan pada setiap lahan yang dibebaskan.