"Terkait dengan beberapa pihak yang terhubung tentu kita dalami. Apakah ada oknum TNI yang terlibat? Itu tentu kapasitas TNI dan sudah kami sampaikan ke KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat). Tentu ini ranahnya TNI," ucap Firli.

KPK menahan Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak hingga 11 Maret 2023. Ia ditangkap di Abepura pada Minggu (19/2), dan sempat diamankan di Mako Brimob Polda Papua sebelum diterbangkan ke Jakarta pada Senin (20/2) untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain Ricky, pada perkara ini KPK sebelumnya juga telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Ketiganya yakni Direktur Utama (Dirut) PT Bina Karya Raya (BKR), Simon Pampang; Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP), Jusieandra Pribadi Pampang serta Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM), Marten Toding. Perkara yang menjerat ketiga tersangka selain Ricky telah berkekuatan hukum tetap.

Pada perkara ini, Ricky diduga menerima suap sebesar Rp24,5 miliar dari Simon, Jusieandra, dan Marten. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek yang dimenangkan kontraktor tersebut di daerah Mamberamo Tengah.

Dari pengembangan perkara suap dan gratifikasi tersebut, KPK juga menjerat Ricky sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam pengusutan kasus ini, sejumlah aset milik Ricky telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik. Aset yang disita tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun disamarkan.

Atas perbuatannya, Ricky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.