AKURAT.CO  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menilai sistem pemilihan noken di Papua dapat dirubah dari kabupaten menjadi per distrik. Untuk itu KPU diharapakan mempu membuat peraturan baru. 

"Kami mengusulkan, di wilayah Papua itu tidak bisa sistem noken di tingkat kabupaten. Kalau mau noken itu ditetapkan per distrik, bukan per kabupaten," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi yang digelar Kemendagri di Jakarta, Senin (20/2/2023). 

Sistem pemilihan noken yang digunakan di bumi Cendrawasih sendiri terbagi dalam dua bentuk. Pertama sistem noken big man, yakni semua pemilih di suatu daerah menyerahkan pilihannya kepada kepala suku. Kedua, sistem noken gantung yang berarti pemilih bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan calon yang hendak dicoblos secara kolektif. 

Dalam mengatasi perbedaan itu, Bagja menilai sistem noken sangat tepat digunakan per distrik karena saat masih ada 12 kabupaten yang menerapkan sistem tersebut. 

Dia mencontohkan, di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, hanya satu distrik saja yang tidak bisa menerapkan sistem one man one vote. Di Kabupaten Jayapura, Papua, juga hanya satu distrik yang tidak bisa one man one vote. 

"Jadi teman-teman KPU Papua kita paksa mengenali distriknya masing-masing, seharusnya bisa," ujarnya.