Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikutsertakan 66.304 orang pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat.

Rinciannya: 1.664 orang non aparatur sipil negara (ASN), 362 juru parkir, 4.343 orang guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, 270 orang petugas kebersihan, 14.380 orang kader posyandu, 289 orang pengemudi ambulans, 5.016 perangkat desa, 18.337 orang ketua rukun tetangga dan rukun warga, 9.908 orang tenaga keagamaan, 10.235 orang buruh tani, dan 1.500 orang nelayan.

“Klaim saat ini mulai awal dari Januari sampai November 2022, untuk kepesertaan melalui APBD ini, kami sudah menyalurkan (santunan) jaminan kematian ini kepada non ASN sebanyak 28 ahli waris dengan total nominal yang kami bayarkan Rp 483,28 juta,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember Dolik Yulianto, Rabu (23/11/2022).

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah mengeluarkan santunan untuk 179 orang ketua RT dan RW yang meninggal dengan nominal Rp 7,498 miliar. Sebanyak 35 ahli waris perangkat desa menerima santunan total sebesar Rp 940,5 juta.

“Untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya, kami sudah membayarkan jaminan kematian ini untuk 30 ahli waris, dengan total jaminan Rp 766,5 juta. Jadi total keseluruhan sampai 22 November kemarin, ada 272 penerima santunan jaminan kematian, dengan total Rp 9,688 miliar,” kata Dolik.

Terbaru, pada Rabu siang, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bupati Hendy Siswanto menyerahkan uang santunan jaminan kematian kepada empat orang ahli waris ketua RT dan RW dan tiga orang ahli waris peserta kredit usaha rakyat (KUR) Bank Mandiri Jember.

Dolik menyebut Jember adalah kabupaten percontohan dalam penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Jember merupakan pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang mengikutsertakan guru ngaji, nelayan, dan petani.

“Termasuk perangkat desa, seluruhnya sudah masuk (dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan). Di beberapa kabupaten dan kota, memang ada yang ikut. Tapi hanya sendiri-sendiri sesuai desa masing-masing. Kalau ini (di Jember) sudah diregulasikan, sehingga sudah jelas,” kata Dolik.

Langkah Pemkab Jember ini kemudian diikuti sejumlah pemerintah daerah. “Di sini jadi rujukan studi tiru beberapa kabupaten dan kota,” kata Dolik. Kebijakan Pemkab Jember dalam urusan ketenagakerjaan ini yang kemudian diganjar penghargaan Paritrana yang diserahkan di Istana Wakil Presiden tahun ini.

Dolik bersyukur bupati memiliki itikad baik untuk mengikutsertakan warga Jember dalam BPJS Ketenagakerjaan. “Pak Bupati yang paham betul tentang regulasi BPJS Ketenagakerjaan. Pak Bupati tidak mengada-ada, tidak bermain bisnis di situ. Ini program pemerintah, di mana Pak Bupati bisa menerapkan peraturan pemerintah. Ketika Pak Bupati memahami ini, semua berjalan enak,” katanya.

Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, Dolik mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan Jember berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi dan kegiatan. “Kami mengadakan monitoring evaluasi dua tahun sekali yang kami sebut FGD (Forum Grup Diskusi) dengan pemkab. Satu dua tahun kami melaporkan ke Pak Bupati tentang kepesertaan ini berapa klaim yang sudah kami bayarkan kepada masyarakat pekerja di Jember,” jelasnya. [wir/suf]