Sejak 7 Februari 2023, Philip disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogeya di Nduga.

Socratez menjelaskan dalam suratnya tersebut, ia meminta pemerintah Indonesia melihat secara utuh penyanderaan pilot Susi Air dengan persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua, khususnya terhadap orang asli Papua.

"Penyanderaan Philip tidak dilihat terpisah dari seluruh persoalan kemanusiaan, ketidakadikan dan kekerasan negara terhadap orang asli Papua," ucap Socratez, kepada Tirto, Senin (20/2/2023).

Tuntutan Egianus, kata Socratez tak bisa dipisahkan dari tuntutan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk hak penentuan nasib sendiri.

Tunutan Egianus agar Papua Barat merdeka, menurut Socratez adalah juga tuntutan rakyat dan bangsa Papua Barat sejak tahun 1960 sampai sekarang. Sehingga, kata Socratez berharap pemerintah Indonesia tidak seenaknya menetapkan daerah operasi militer di Papua.

"Bapak Ir. Joko Widodo yang terhormat, tuntutan Egianus Kogeya adalah persoalan ideologi, nasionalisme dan hak dasar bagi rakyat dan bangsa Papua Barat. Ideologi dan nasionalisme tidak dapat dibunuh dan dihilangkan dengan operasi militer atau dengan pemberian uang suap kepada Egianus Kogeya atau dengan label teroris dan kelompok kriminal bersenjata," terang Socratez.

Socratez berharap pilot Susi Air dibebaskan dengan jalan negosiasi dan tidak menggunakan kekerasan militer, lantaran pendekatan kekerasan militer di Papua selama ini tidak pernah menyelesaikan masalah.
Sebaliknya kekerasan justru meningkatkan dan memperpanjang penderitaan penduduk orang asli Papua, pihak aparat keamanan dan rakyat sipil, serta warga asing di sana.

Sebelumnya, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menegaskan pihaknya tidak mau melepaskan si pilot kecuali pemerintah Indonesia melepaskan Papua dari Indonesia, meminta agar penerbangan masuk ke Kabupaten Nduga mulai sekarang disetop, dan menolak segala macam pembangunan di Nduga.

"Selandia Baru, Amerika, Uni Eropa, Inggris, Australia, mereka mendukung Indonesia jual senjata kepada tentara dan polisi Indonesia untuk bunuh orang asli Papua selama 61 tahun. Maka mereka harus bertanggung jawab, kami harus duduk bicara. Berunding," tutur Sebby.