Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini belum memberikan hak unit dan pengelolaan Kampung Susun Bayam kepada 75 warga Kampung Bayam yang menjadi korban penggusuran. Karenanya, Pemprov DKI dianggap telah melanggar prinsip atas tempat tinggal yang layak.

Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) pun melayangkan keberatan administratif kepada Pemprov DKI, khususnya PT Jakarta Propertindo (JakPro), terkait masalah tersebut. Pengacara Publik LBH Jakarta, Jihan Fauziah, menyebutkan bahwa pembangunan Kampung Susun Bayam telah selesai dibangun dan diresmikan secara langsung oleh Pemprov DKI Jakarta 13 Oktober 2022 lalu.

Baca Juga: Dilantik Heru Budi, Eks Anak Buahnya Anies Dipercaya Urus Keindahan DKI Jakarta

Pada 18 Oktober 2022, PWKB meminta kepada JakPro dan Pemprov DKI Jakarta agar warga dapat mulai menempati unit di Kampung susun karena ada beberapa yang terkena gusuran di sekitar rel. Permintaan tersebut direspons dengan penandatangan kesepakatan di atas materai yang pada substansinya menyatakan bahwa warga akan segera menghuni Kampung Susun Bayam.

"Namun, tidak satu pun warga yang mendapatkan rangkap dokumen kesepakatan tersebut sampai keberatan administratif ini diajukan," ujar Jihan dalam keterangannya, Senin (20/2).

JakPro dan Pemprov DKI Jakarta disebut hanya menebarkan janji palsu terkait penggusuran pembangunan stadion yang menjadi andalan era Anies Baswedan itu. Beberapa kali JakPro mengundang warga untuk membahas tarif sewa Kampung Susun Bayam.

Sayangnya, tarif sewa yang diajukan sangat besar sehingga warga tidak menyetujui besaran nilai karena sangat memberatkan warga. "Di akhir November 2022 ada kesepakatan mengenai pengelolaan dan kepemilikan Kampung Susun Bayam akan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta, tetapi hingga saat ini belum terlaksana," tuturnya.

Merespons tindakan Pemprov DKI Jakarta beserta JakPro tersebut, PWKB bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melayangkan Keberatan Administratif kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta Direktur Utama JakPro.

Baca Juga: DKI Jakarta Dibawa Mundur Sama Anies Baswedan, Elite Megawati: Benar, Seratus Nilainya!

Menyikapi hal tersebut, PWKB didampingi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selaku meminta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo untuk:

Segera memberikan unit pada Kampung Susun Bayam sebagai bentuk pemulihan hak bagi Warga Kampung Bayam yang mengalami penggusuran, khususnya terhadap 75 keluarga yang diwakili para pengaju; Menjamin Warga Kampung Bayam dapat menghuni Kampung Susun Bayam dengan harga yang terjangkau dengan terlebih dahulu dilakukannya dialog atau diskusi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi warga sebagai korban penggusuran; Menjamin bahwa warga mendapatkan hak pengelolaan atas Kampung Susun Bayam; Menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi Warga Kampung Bayam dengan tidak melakukan penggusuran kembali.

Baca Juga: Kenapa Mengetahui Love Language Pasangan dapat Meningkatkan Kualitas Hubungan?

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan JPNN.com.

Editor: Puri Mei Setyaningrum