tirto.id - Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Syaiful Huda menyebut rangkap jabatan menteri di kabinet dan pengurus PSSI adalah hal yang dibolehkan. Namun, ada konsekuensi yang harus dilakukan yaitu adanya perkembangan di bidang sepak bola yang menurutnya saat ini masih jalan di tempat.

Huda menyoroti kebijakan pemerintah dan PSSI kerap berseberangan dan sulit untuk dalam satu haluan. Oleh karenanya dengan adanya dua menteri di PSSI kesulitan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan dapat segera teratasi.

"Selama ini seringkali ada gap antara keputusan PSSI dengan keputusan pemerintah. Seperti berbicara soal infrastruktur, soal keamanan dan kenyamanan kompetisi. Seringkali tidak match antara keputusan PSSI dengan pemerintah," kata Huda di Gedung DPR RI pada Senin (20/2/2023).

Huda meminta dengan keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, sejumlah infrastruktur klub sepak bola di Indonesia dapat diperbaiki. Salah satu hal yang disoroti adalah ketiadaan stadion sepak bola di Indonesia yang berstandar FIFA.

"Karena sampai hari ini tidak ada satu klub sepak bola di Indonesia yang punya stadion sendiri dan punya sesuai dengan aturan standar FIFA," jelasnya.

Dirinya enggan berdebat soal apakah boleh menteri menjabat sebagai pengurus PSSI hingga selevel ketua umum. Namun dia menuntut adanya kompensasi dari para pengurus tersebut. Seperti penyelenggaraan sepak bola yang dipermudah.

"Kemarin juga sudah kita lihat rencana konferensi pers antara kapolri dengan pihak Pengurus PSSI juga akan memberikan kartu merah terhadap praktek match fixing itu dan tinggal dibuktikan gitu," ungkapnya.

Dia juga meminta kepada Erick Thohir dan Zainuddin Amali agar tidak menjadikan PSSI sebagai alat politik. Dia menyebut hal itu berbahaya dan akan berimbas pada dunia sepak bola Indonesia dalam jangka panjang ke depan.

"Saya berharap sekali PSSI jangan terjebak jangka pendek, terutama pada konteks kepentingan politik jangka pendek," tegasnya.