AKURAT.CO Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pergantian sistem Pemilu di Indonesia yang terjadi pada tahun 2008.

"Bapak SBY lupa, bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan," kata Hasto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan atas pernyataan SBY yang menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Hasto menegaskan upaya yang dilakukan Demokrat tahun 2008 lalu, adalah strategi jangka pendek untuk meraih kemenangan, yakni bisa mencapai 300 persen.

"Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI Perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," tuturnya.

Hasto menekankan, judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008. Para pemohon bukan parpol.

"Karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review. Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan pada zaman Pak SBY tersebut, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa," jelasnya.

Menurutnya, proporsional terbuka yang dilakukan semasa Presiden ke-6 RI itu membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital. Ada investor-investor yang menyandera demokrasi.

"Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila" kata dia, menegaskan.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan catatan tentang urgensi penting atau tidaknya perubahan sistem pemilu.

"Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Informasinya, MK akan segera memutus mana yang hendak dipilih, kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan," katanya dalam keterangan tertulisnya.[]