Jazilul mengingatkan agar setiap partai memiliki kalkulasi masing-masing untuk menentukan koalisi. Selain itu juga perhitungan dalam menentukan pasangan capres hingga arah kemenangan.

"Hemat saya, masing-masing partai punya kalkulasi masing-masing untuk menentukan partai koaslisi, pasangan capres-cawapres dan raah kemenangan," tuturnya. 

"Persoalan koalisi mau kemana tergantung kebijakan partai masing-masing, itu kedaulatan penuh setiap partai. PKB menghargai masing-masing pilihan strategis masing-masing partai dan sejuah ini rassnya masing-masing koalisi yang ada sudh memmiliki bayangan dan kcenderungan mngusung capresnya masing-masing, kita tunggu saja nantinya seperti apa," tuturnya 

Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons terkait pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang meminta maaf kalau partainya berkoalisi dengan 'Koalisi Perubahan' yang hendak dibesut NasDem, PKS, dan Demokrat. Hasto menyebut PDIP akan buka peluang kerja sama dengan koalisi yang belum tetapkan capres.

Awalnya Hasto merespons pernyataan Masinton. Dia mengatakan persoalan kerja sama partai merupakan kewenangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Seluruh kebijakan strategis partai kan berada di tangan DPP PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga direction terkait kerja sama partai politik itu nanti dari Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto kepada wartawan di alun-alun Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Hasto lalu menjawab terkait peluang koalisi dengan partai-partai pengusung Anies Baswedan. Dia mengatakan PDIP berkomitmen kerja sama dengan partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya kalau kerja sama kan PDI Perjuangan terus sampai saat ini pun kami commited dengan kerja sama yang telah dibangun di dalam kerja sama Pak Jokowi dan K.H Ma'ruf Amin, ini kan tinggal dilanjutkan di dalam kerja sama," ucapnya.

Namun demikian, Hasto menyebut kerja sama itu mungkin hanya dengan koalisi yang belum menentukan capres dan cawapres.

"Selama calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya bisa dikerucutkan, ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut, tapi partai yang belum menetapkan calon presiden dialog akan terus dilakukan," ujarnya.

(***)