Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet berharap tidak terjadi adanya politik identitas pada Pemilu 2024. Dia menilai, dampak politik identitas pada pemilu sebelumnya, masih terasa hingga saat ini.

"Saya sebagai Ketua MPR tentu saja tidak menghendaki politik identitas, kita pernah merasakan itu dan residunya masih ada sampai hari ini," kata Bamsoet, saat diwawancarai di Graha PENA 98, Menteng, Jakarta, Minggu 19 Februari 2023.

Dia berharap, pada pesta demokrasi di 2024 persaingan terjadi tak seperti di Pemilu 2019 yakni terjadi perpecahan antarmasyarakat.

"Ke depan kita bicara soal persaingan yang sehat siap bersaing dan siap bersanding tanpa membawa isu-isu yang berpotensi memecah belah di antara kita sesama anak bangsa," tegas Bamsoet.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, dalam Rakernas dengan tegas menyatakan bahwa partai mereka berlandaskan politik identitas dan akan menggunakan masjid untuk kepentingan "politik gagasan".

Ridho menyampaikan pendapatnya bahwa politik tak bisa dipisahkan dari agama.

"Sedangkan nilai-nilai moralitas agama memberikan referensi yang absolut yang permanen yang tidak pernah berubah lintas zaman, lintas generasi. Kemudian kalau kita pisahkan dari politik, maka politik kita yang tanpa arah, politik yang nanti referensinya kebenaran yang relatif situasional," ujar Ridho.

Atas dasar itu, Ridho menyebut Partai Ummat menganut politik identitas. Menurut dia, politik identitas adalah politik yang Pancasilais.

Dalam pidatonya, dia juga menyinggung bahwa politik gagasan semestinya tidak dilarang di masjid. Sebab, menurut dia, hal yang seharusnya dilarang di masjid adalah politik provokasi. "Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda," kata Ridho.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menegaskan bila partai pimpinannya akan menggunakan politik identitas jelang Pemilu 2024 mendatang, Senin (13/2/2023) lalu.