MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diharapkan mempunyai visi besar dalam mengantisipasi praktik jual beli suara di Pemilu 2024.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengharapkan, selain menjadi permasalahan yang bisa memperburuk indeks persepsi korupsi, praktik jual beli juga menjadi salah satu dari empat masalah yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak kunjung terselesaikan.

Baca Juga:

SBY: Apakah Ada Kegentingan sehingga Sistem Pemilu Diganti di Tengah Jalan

Titi memaparkan tiga masalah lainnya yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Pertama adalah validitas daftar pemilih tetap (DPT).

"Saya kira ini kemudian berkenaan dengan tidak berhenti soal akurasi DPT, tapi memastikan komprehensifnya DPT menjangkau seluruh pemilih kita karena ini berkaitan dengan ketersediaan logistik pemilu," jelas Titi.

Masalah yang selanjutnya adalah terkait dengan politisasi aparatur sipil negara (ASN) atau birokrasi. Menurut Titi, untuk mengatasi persoalan tersebut, para pihak terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu perlu memberikan perhatian serius terhadap netralitas ASN, terutama di bawah kepemimpinan para penjabat kepala daerah.

"Saya juga ingin menekankan, di 2023, 170 daerah akan dipimpin oleh penjabat. Netralitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dengan kepemimpinan penjabat itu perlu jadi perhatian kita. Jangan sampai kemudian keberadaan Penjabat dan netralitas aparatur sipil negara dipolitisasi sedemikian rupa untuk keperluan kontestasi 2024," ucap dia.

Kemudian, masalah terakhir adalah netralitas, profesionalitas, serta independensi KPU dan Bawaslu.

"KPU-Bawaslu perlu kita kawal karena integritas pemilu sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara pemilu," kata Titi.

Baca Juga:

Elit Politik Didorong Turun ke Bawah Antisipasi Kecurangan Pemilu 2024