Samrut Lellolsima | Minggu, 19/02/2023 13:19 WIB

Sekjen Pena 98, Adian Napitupulu bersama sejumlah Presnas Pena 98 saat konferensi pers terkait kriteria Capres dan Cawapres, Minggu (19/2). (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu menegaskan, hasil survei popularitas dan elektabilitas bukan tolok ukur seseorang pantas menjadi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Menurutnya, kematangan kriteria dan gagasan sangat penting untuk membawa Indonesia lebih maju.

Pernyataan ini disampaikan Adian saat meresmikan kantor Graha Pena 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).

"Dinamika menuju Pilpres 2024 menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami di PENA 98. Karena Pilpres 2024 akan menentukan arah perjalanan bangsa, setidaknya lima tahun ke depan," kata Adian.

Adian menjelaskan, kriteria capres 2024 yang disusun pihaknya setelah melalui diskusi panjang, membaca berbagai literasi dan juga riset di berbagai daerah. Hal ini diharapkan, menjadi pedoman bagi rakyat untuk menentukan pilihannya dalam Pilpres 2024.

"Kriteria-kriteria ini disusun dengan kesadaran pada arah dan tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis, modern dan berlaku adil tanpa diskriminasi, menjadi negara yang menghargai dan menghormati setiap rakyatnya tanpa kecuali dengan menempatkan rakyat bukan sebagai objek tetapi subjek bagi negara," ucap Adian.

Adian yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, kriteria yang disusun  bukan berdasarkan ketidaksukaan, keberpihakan pada satu, dua orang ataupun kelompok. Melainkan disusun berdasarkan harapan-harapan yang baik bagi Indonesia di masa depan.

"Kriteria ini disusun berdasarkan harapan-harapan agar hal-hal buruk yang pernah dilewati bangsa ini tidak lagi terulang di masa depan," tegas Adian.

Adapun kriteria itu mencakup delapan hal di antaranya, pertama menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan. Kedua, bukan bagian dari rezim Orde Baru.

Ketiga, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Keempat, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.

Kelima, tidak pernah terlibat kasus korupsi. Keenam, melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo. Ketujuh, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria. Kedelapan, berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.

Lebih jauh, Adian memastikan delapan kriteria itu merupakan komitmen keberpihakan pada rakyat, sehingga harus tercermin tidak sebatas untaian kata-kata dan narasi. Tapi jauh lebih konkret mesti terwujud dalam tindakan dan laku sosial.

"Capres 2024 yang akan menjadi pemimpin nasional adalah dia yang tak pamrih dan mau ikhlas berpeluh-keringat untuk turun langsung menemui rakyat di lapangan (pabrik, pasar, sawah, kebun, pesisir laut, gang kumuh, dan di pelosok-pelosok negeri yang selama ini tak tersentuh hadirnya pembangunan)," terang Adian.

Terakhir, Adian menyebutkan bahwa kriteria-kriteria tersebut perlu disampaikan karena selama ini partai politik hanya berbicara nama, sementara rakyat perlu tahu alasan mereka memilih calon.

“Saya mau partai politik, kelompok-kelompok intelektual para akademisi juga mulai hari ini tidak berbicara orang, tetapi kriteria. Gapapa Pena 98 yang mulai, gapapa kriteria kita kemudian dianggap ancaman, gak jadi soal buat kita. Tapi seburuk-buruknya kita punya tawaran ini loh kriteria yang kita anggap pantas memimpin Indonesia. Bukan dari tinggi badannya, lebar senyumannya, bukan dari yang lain-lain. Kalau ada pemimpin partai yang mau berdiskusi kita terbuka tapi kita juga siap berdiskusi dengan yang lain,” tandas Legislator Dapil Jawa Barat V ini.