POROS.ID - Kebijakan pemerintah menaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai kurang efektif dalam menekan angka prevalensi merokok. Sebaliknya, hal ini justru lebih banyak berdampak pada penurunan jumlah pabrikan rokok dan peningkatan peredaran rokok ilegal.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof Candra Fajri Ananda.

Candra Fajri Ananda mengatakan, dalam menentukan kebijakan cukai, pemerintah saat ini bersandar pada empat pilar kebijakan. Mulai dari pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan negara, dan peredaran rokok ilegal.

"Kenaikan tarif cukai dan harga rokok lebih banyak berdampak pada penurunan jumlah pabrikan rokok. Selain itu, juga terjadi peningkatan peredaran rokok ilegal dibandingkan dengan penurunan jumlah prevalensi merokok," ujarnya, Minggu 19 Februari 2023

Untuk itu ia menilai kebijakan cukai perlu di-review kembali, mengingat industri hasil tembakau memiliki peran strategis di dalam perekonomian yang ditunjukkan dengan kontribusinya pada penerimaan negara yang mencapai kurang lebih 13 persen dari total penerimaan pajak.

Untuk itu, pihaknya menegaskan, agar pemerintah perlu bijak dalam mempertimbangkan dan berhati-hati dalam pengambilan kebijakan cukai di waktu mendatang.

Koordinasi intens dengan mempertimbangkan berbagai sisi yang terlibat dalam kebijakan cukai di indonesia sangat diperlukan. Hal ini tentunya untuk menentukan road map Kebijakan yang berkeadilan, bagi semua pihak.

Pemerintah juga harus inovatif dalam menggenjot penerimaan negara dengan menambah alternatif barang yang memang dikenakan cukai. Sebab, tarif cukai rokok saat ini telah mencapai titik maksimal dalam berkontribusi dan mendorong penerimaan cukai.

"Dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, maka pemerintah harus meningkatkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan untuk memerangi peredaran rokok ilegal secara masif," ***