AKURAT.CO Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki resmi menjadi kader PDI Perjuangan. Bergabungnya Teten ditandai pemasangan jaket PDIP saat Apel Siaga di Alun-alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Awalnya, saat membuka pengarahan Apel Siaga, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan kehadiran Teten yang bersamanya di panggung utama. Ia lantas menyematkan jaket kepada mantan mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

"Kita berikan tepuk tangan meriah kepada Bapak Teten Masduki, beliau juga kader PDI Perjuangan. Oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada saat Bapak Presiden Jokowi membahas susunan Kabinet Indonesia Maju, maka sesuai dengan kepemipinannya dan rekam jejaknya, Pak Teten Masduki dipercaya sebagai Menteri Koperasi," kata Hasto di hadapan ribuan kader dan simpatisan PDIP.

"Saya persembahkan jaket Bapak Menteri Koperasi buat komitmennya kepada wong cilik yang sesuai dengan ideologi PDIP. Bapak Teten Masduki mohon untuk menerimanya. Ini simbol wong cilik," sambung Hasto.

Dalam arahannya saat Apel Siaga, Hasto menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menginginkan adanya peningkatan ekonomi rakyat melalui koperasi. Di sisi lain, menurut Hasto, Jokowi memiliki perhatian sangat serius dengan Banten yang terlihat dari masifnya pembangunan tol.

"Kemajuan infrastruktur yang dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi yang usulannya itu sejak zaman Mas Rano Karno ketika menjadi Gubernur Banten hari ini kita bisa nikmati dengan baik. Saya dari Jakarta ternyata sangat cepat, sehingga datang satu jam lebih awal karena kemajuan infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi," kata Hasto.

Selanjutnya, Hasto mempersilakan Teten untuk berbicara di hadapan ribuan kader dan simpatisan PDIP. 

"Sebelum saya akhiri, saya persembahkan jaket Bapak Menteri Koperasi untuk komitmennya kepada 'wong cilik' yang sesuai dengan ideologi PDI Perjuangan. Bapak Teten Masduki mohon untuk menerimanya. Ini simbol 'wong cilik'," kata Hasto.

Sementara itu, Teten menyampaikan programnya mengenai ekosistem ekonomi rakyat di bawah pemerintahan Jokowi. Menurutnya, ada tiga hal yang sudah diterapkan secara garis besar di pemerintahan.

"Pak Jokowi sudah menetapkan 30 persen dari kredit perbankan harus untuk UMKM. Hari ini sudah 20 persen," kata Teten

Selain itu, Teten sudah mengupayakan kemudahan berusaha. Dia menekankan tidak ada lagi usaha rakyat yang dipersulit.

Ketiga, belanja pemerintah 40 persen atau sekitar Rp400 triliun dari APBN saat ini diwajibkan untuk membeli produk UMKM dan koperasi.

"Ini akan memperkuat ekonomi kerakyatan," ujarnya.[]