Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dianggap membutuhkan perubahan, karena tak berdaya menangani perang Rusia di Ukraina. Kekuatan veto Moskow, disinyalir membuat dewan sulit menyatukan suara.

Hal ini diungkapkan Csaba Korosi ketua Majelis Umum PBB pada Jumat, (17/2/2023) kemarin, menjelang peringatan satu tahun serangan Rusia ke Ukraina.

Korosi yang sedang mengunjungi Jepang untuk mendorong hubungan antara PBB dengan Tokyo, mengatakan lebih dari 65 anggota menginginkan perubahan di dewan yang didominasi lima anggota tetap pemegang hak veto itu.

“Kami tidak pernah menerima protes yang begitu berani,” kata Korosi dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, seperti dikutip Antara dari Kyodo.

Namun presiden Majelis Umum itu mengatakan bahwa perubahan apapun dan kemungkinan dikeluarkannya Rusia dari dewan, dapat mengarah pada tantangan politik dan hukum yang akhirnya mengharuskan perubahan pada Piagam PBB. Hal itu pun menurutnya dapat memakan waktu.

Rusia telah menggunakan hak vetonya terhadap resolusi Dewan Keamanan pada tahun lalu, yang menyerukan negara anggota untuk tidak mengakui deklarasi Moskow menganeksasi empat wilayah di Ukraina dan segera menarik militer Rusia dari wilayah Ukraina.

Perang di Ukraina membuat jutaan orang mengungsi, dan ekonomi Ukraina menyusut lebih dari 30 persen pada 2022 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan invasi berdampak pada kegiatan ekonomi.

Sementara Joe Biden Presiden Amerika Serikat (AS) menyerukan untuk memperluas DK PBB, mengecam Moskow yang tanpa rasa malu melanggar prinsip dasar Piagam PBB, yaitu menjaga kedaulatan dan integritas sebuah negara.

DK PBB saat ini beranggotakan lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa dua tahun. Jepang yang saat ini tidak menjadi anggota tetap, berharap dapat menjadi anggota tetap dewan. (ant/bil/ipg)