Antv –Mengantisipasi datangnya musim kemarau di tahun 2023 yang lebih kering, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginventarisasi sarana prasarana yang sudah ada untuk pengelolaan air, diantaranya bendungan dan saluran air.

Langkah ini diambil berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terkait dengan fenomena El Nino.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko dalam konferensi pers di sela-sela acara Kick-off meeting World Water Forum ke-10, Rabu (15/2/2023).

"Semua sumber air kami inventarisasi, antara lain kami memastikan pemanfaatan volume air di bendungan, dengan cara mengatur volume di bendungan semaksimal mungkin. Untuk itu yang sangat diperlukan adalah pengoperasian pintu-pintu bendungan," kata Jarot.

Jarot memberikan contoh, jika suatu daerah masih terjadi hujan, maka pintu bendungan akan dibuka untuk bisa mengurangi banjir.

"Tetapi juga kalau daerah tersebut sudah masuk di dalam musik kemarau, kami akan tutup," jelasnya.

Dikatakan Jarot, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah membentuk Unit Pengelola Bendungan (UPB) guna mensiagakan semua bendungan yang ada untuk meminimalisir dampak kekeringan.

Selain bendungan, Jarot menyatakan, Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan seluruh sumur eksisting yang ada, yakni sekitar 3.230 titik di 20 provinsi dan merehabilitasi sumur-sumur eksisting sebanyak 25 titik di 12 provinsi.

Hal tersebut menurut Jarot perlu dilakukan karena tidak semua provinsi di Indonesia memiliki sumber air yang memadai seperti bendungan untuk menunjang kebutuhan masyarakat di musim kemarau.

"Oleh karenanya, Kementerian PUPR juga menyiapkan skenario untuk melakukan pengeboran sumur-sumur baru di daerah kering air. Belum tentu di wilayah-wilayah 31 provinsi tadi di bulan Agustus ada sumber-sumber airnya. Maka kami koordinasi dengan Kementerian ESDM, di situ ada CAT (cekungan air tanah) atau tidak," kata Jarot.

Jarot menambahkan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air akan mulai bergerak mengebor titik-titik yang diprediksi akan terjadi kekeringan pada Maret 2023.

"Kurang lebih 37 titik di 19 provinsi. Jadi ini jangan sampai sudah terjadi kekeringan, kami baru bergerak," jelas Jarot.