RIAU24.COM - Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta kepada partai politik yang pernah menolak diundangkannya Omnibus Law Cipta Kerja agar tidak hanya mengejar popularitas dan sekedar lip service semata.

"Tentang adanya dua partai politik yang tidak setuju, kami minta tindakan yang nyata, gunakan langkah-langkah politik. Kalau hanya sekedar popularitas dan lip service seolah-olah menolak, untuk apa?" ujarnya dikutip dari tempo.co, Jumat, 17 Februari 2023.

Tak hanya itu dua partai politik tersebut juga didesak agar mau secara penuh mendukung perjuangan Partai Buruh bersama masyarakat. 

Salah satunya dengan bersedia menjadi saksi fakta saat dilakukannya judicial review di Mahkamah Konstitusi.

"Jangan seperti yang dulu tahun 2020, menolak Omnibus Law Cipta Kerja tapi ketika diminta menjadi saksi fakta di MK nggak mau, jangan diulangi lagi dong, kalau nggak mau juga jadi saksi fakta dua partai politik ini berarti lip service," sebutnya.

Untuk diketahui, Partai Demokrat dan PKS menolak Omnibus Law Cipta Kerja usai DPR RI pada Rabu, 15 Februari 2023 mengesahkannya.

Saat itu, tujuh fraksi DPR RI menyatakan setuju dengan Perpu Cipta Kerja tersebut.

Sembilan dari tujuh fraksi yang setuju itu adalah PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN dan PKB.