ilustrasi partai peserta Pemilu. (ist)

Elshinta.com - Pemilu 2024 tinggal berjarak setahun kurang 3 hari. Setahun jelang pemungutan suara, masih terdapat berbagai isu yang bisa mengubah nasib Pemilu 2024.

Wacana coblos parpol atau caleg pun masih dibahas, setelah sejumlah kader parpol menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konsitusi.  

Komisioner KPU RI periode 2022-2027, Dr. Idham Kholik, M.Si  mengatakan KPU telah melaksanakan persiapan tehapan demi tahapan, antusiasme publik kini semakin tinggi, ia yakin pemilu akan berjalan lancar sesuai denganUU.

“Dalam surat yang disampaikan ke MK, KPU secara yakin siap menjadi pelaksana pemilu yang berintegritas sesuai dengan amanat UU”, demikian yang dikatakannya dalam wawancara di Radio Elshinta Jumat, 17 Februari 2023 pagi. 

Selain pemilu dilakuakan secara Luber dan Jurdil, Idham Kholik sebagai bagian dari KPU berkokitmen pemilu akan dilakukan dengan baik.

KPU meyakinkan tahapan demi tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan UU dan akan diselenggarakan tepat waktu, yakni tanggal 14 Februari 2024. 

“Sampai saat ini aturan UU mengenai sistem proporsional terbuka dianggap masih efektif untuk dilakukan.

Sistem terbuka saat ini masih menjadi sistem yg dipilih. Sesuai pasal 168 ayat 2 mengenai sistem proporsional terbuka”, tambahnya. 

Sementara Titi Anggraini, S.H., M.H selaku pembina Perludem dan pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia menanggapi bahwa penyelenggara pemilu harus berkomitmen bekerja sesuai kepastian hukum yakni menggunakan proporsional terbuka. 

“Sejumlah pihak yang ingin berupaya mengubah sistem pemilu dengan mengalihkan ke pengadilan, makanya diajukan ke MK, ada 6 orang yg mengajukan hal ini ke MK, ini legal karena merupakan hak setiap orang,” tambahnya.

Namun menurut Titi  sebagai masyarakat yang peduli dengan proses pemilu dirinya tidak ingin MK masuk dalam lingkaran politik. (haryo)