Diketahui semenjak bertugas di Jakarta, kunjungan ke PKS itu merupakan yang pertama bagi Kim. Ia didampingi penasihat politik kedutaan Kyle Richardson dan Todd Campbell.

Dalam pertemuan itu dari pihak PKS diwakili oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi oleh Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua DPP PKS Badan Pengembangan dan Pembinaan Luar Negeri Sukamta, dan Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Diah Nurwitasari.

Kunjungan itu dinilai pengamat politik sebagai sinyal dukungan Amerika Serikat kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024.  

Penilaian itu disampaikan oleh Pangi Syarwi Chaniago selaku Pengamat Politik sekaligus CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting.

PKS merupakan salah satu partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Ketiga parpol itu menggagas Koalisi Perubahan.

Ketiga parpol ini juga sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.

Partai Nasdem 10,2% atau 59 kursi, Demokrat 9,4% setara dengan 54 kursi, dan PKS 8,7% atau 50 kursi. Sehingga, total dari gabungan ketiga parpol itu sebanyak 163 kursi atau 28,3%.

“Anies nampaknya akan didukung oleh kekuatan politik luar negeri Amerika Serikat, nampak sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, AS mereka tidak terlalu diuntungkan dalam kontek kebijakan luar negeri Indonesia, lebih cenderung Tiongkok centris,” kata Pangi pada Kamis (16/2/2023) dikutip sindonews.com.

Tak hanya itu, Pangi mengatakan latar belakang Anies yang pernah mengenyam pendidikan di AS menjadi salah satu faktor penting bagi AS.

“Sehingga banyak persamaan kepentingan (programatik) AS dengan Anies Baswedan, kunjungan Duta Besar AS ke PKS juga tidak bisa dilepaskan dari emperik objektif PKS partai tulang punggung pengusung Anies Baswedan bersama Demokrat dan Nasdem,” tuturnya.

Pangi memperhatikan bahwa banyak kepentingan AS yang tidak terlalu terakomodir di era Pemerintahan Jokowi.

Pemerintah saat ini dinilai lebih terkesan memprioritaskan China misalnya dari segi kebijakan, pembangunan, dan kerja sama.

“Jadi saya pikir AS dan PKS sama kepentingannya, titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana pemilu di Indonesia berjalan dengan pemilu yang berkualitas, mendukung dan mengawal Indonesia agar tak tergelincir menjadi negara otoritarian, kekuasaan tanpa batas,” imbuhnya.

Maka itu, menurut dia, wajar Duta Besar AS berkunjung ke PKS. Karena, lanjut dia, komitmen dan konsistensi sikap elite PKS dalam mengawal agenda reformasi, agenda pemberantasan korupsi, dan agenda menjaga gawang demokrasi sejalan dengan agenda AS.

“Soal Anies diusung PKS juga menarik untuk kita cermati, kita tahu bahwa Anies adalah tokoh yang konsisten menjaga gawang demokrasi (gate keepers), tokoh yang konsisten mendukung demokrasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Pangi mengatakan, keputusan PKS mengusung Anies menunjukkan konsistensi partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu dalam mengawal jalannya rute demokratisasi di Indonesia.

“Bagaimana sikap politik dan komitmen Anies dalam mengawal dan menjaga ruang kebebasan berbicara, pers dan kebebasan lainya ketika beliau menjabat gubernur, faktanya beliau memberikan ruang equality untuk semua agama sama, tidak antikritik dan menjaga pluralisme dan kebinekaan Indonesia, ketika PKS mengusung Anies berarti terjadi persamaan kepentingan antara Anies-PKS dan AS,” pungkasnya.

(***)