"Sudah menjadi keyakinan saya sejak kecil kalau berhasil membangun desa, maka akan berhasil pula pembangunan nasional. Saya kok yakin APBN masih cukup membiayai setahun Rp5 miliar untuk setiap desa,” kata Gus Muhaimin yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, alokasi dana desa (ADD) yang ada saat ini di kisaran Rp1 miliar per desa/tahun masih terlalu kecil untuk bisa memajukan pembangunan di desa. Seharusnya, kata dia, APBN bisa dialokasikan sebanyak Rp5 miliar per desa per tahun.

Ia mengatakan hal itu ketika menyatakan kesiapannya untuk mengawal mandat para kepala desa (kades) se-Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.

Gus Muhaimin mengatakan semua aspirasi yang disampaikan para kades se-Jatim sudah dicatat dengan detail.

”Ini semua adalah mandat yang insyaallah akan saya perjuangkan sekuat tenaga untuk mewujudkan mandat para kepala desa,” kata dia.

Dia mencatat ada tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah desa. Pertama, pemerintah desa harus mampu menggunakan alokasi anggaran desa secara akuntabel.

Kedua, pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketiga, kata dia, harus ada sistem kontrol yang berjalan efektif di desa.

"Selama 6 tahun alokasi dana desa, maka para kepala desa mulai belajar dengan baik dan terlaksana dengan baik. Tiga syarat itu yang perlu dipersiapkan sehingga kalau benar saya diamanati memimpin republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan berpusat dari desa," katanya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) di desa mutlak diperlukan karena peningkatan ekonomi kerakyatan bertumpu pada sumber desa.

Dalam forum tersebut, para kades se-Jatim menyampaikan berbagai aspirasi. Kades Sendang Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Lilik Sriyani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa.

Di antaranya, kata Lilik, banyak kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas dan efek negatif media sosial. Persoalan lainnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di desa.

”Perlu ada pemberdayaan perempuan yang selangkah lebih maju, bagaimana perempuan bisa sebagai tulang punggung keluarga. Beri kami ruang agar bisa berkembang dan berinovasi membantu perekonomian keluarga,” kata dia.

Kades Kali Pucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Tri Haryono menyampaikan agar pemerintah menambah jumlah dana desa.

”Terima kasih telah memberikan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa. Mohon ini ditingkatkan kembali agar kami bisa mewujudkan pembangunan di desa. Kalau desa bisa maju, maka bisa berkembang untuk Indonesia tercinta,” ujarnya.

Selain itu, dia berharap agar penggunaan dana desa bisa lebih fleksibel. Menurut dia, terlalu banyak peraturan yang menyulitkan kepala desa untuk bisa lebih kreatif dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023